KPU RI Belum Terima Laporan Secara Resmi dari PPP Soal Penggantian Ketum

Laporan penggantian sosok Ketua Umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten, Minggu (4/9), belum diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPU baru mendengar dari media," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat ditemui di Kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

PPP merupakan salah satu partai politik (parpol) yang telah resmi mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Serentak 2024 ke KPU RI. Kini, data dan dokumen pendaftarannya tengah dilakukan verifikasi administrasi.

Dijelaskan Hasyim, saat ini dokumen dan data-data pendaftaran yang disetor pimpinan struktural DPP PPP sebagai syarat untuk bisa menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 adalah yang masih diproses dalam tahap verifikasi administrasi.

Termasuk soal persyaratan dokumen dan data Surat Keterangan (SK) PPP sebagai parpol berbadan hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemmenkum HAM), yakni yang ketumnya masih dijabat Suharso Monoarfa.

"Sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," demikian Hasyim.