Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/Ist

Politik

Kecewa, PKS Jabar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Subsidi

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat masyarakat kian terpuruk. Pasalnya, kenaikan tersebut tentunya bakal memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku kecewa dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Ia pun mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang terkesan dipaksakan.

"Di tengah impitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat," kata Haru, Senin (5/9).


Daripada menaikkan harga BBM subsidi, kata Haru, lebih baik pemerintah menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," kritiknya, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi? inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," imbuhnya.

Atas dasar itu, Haru kembali menegaskan, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM subsidi. Mengingat, kondisi masyarakat belum benar-benar pulih pasca dihantam badai Covid-19.

"Sayapun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini," tegasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya