Berita

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu/Ist

Politik

Kecewa, PKS Jabar Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga BBM Subsidi

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 10:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan membuat masyarakat kian terpuruk. Pasalnya, kenaikan tersebut tentunya bakal memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu, mengaku kecewa dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Ia pun mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM subsidi yang terkesan dipaksakan.

"Di tengah impitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi Covid-19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat," kata Haru, Senin (5/9).


Daripada menaikkan harga BBM subsidi, kata Haru, lebih baik pemerintah menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," kritiknya, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi? inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," imbuhnya.

Atas dasar itu, Haru kembali menegaskan, pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM subsidi. Mengingat, kondisi masyarakat belum benar-benar pulih pasca dihantam badai Covid-19.

"Sayapun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini," tegasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya