Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron/Net
Kenaikan harga BBM subsidi diyakini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.
Sebab
kenaikan BBM subsidi pasti akan berdampak langsung kepada rakyat,
seperti menaikan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan daya beli
masyarakat.
"Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan
mikro, penambak, dan kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif
dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat
siap dan mampu menghadapinya,†ucap Anggota Komisi VI DPR RI, Herman
Khaeron kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin
(5/9).
Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak
baik-baik saja lantaran masih terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini
kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM
jenis Pertalite dan Solar.
Ia pun menyesalkan kebijakan
pemerintah. Alih-alih menaikkan BBm subsidi, pemerintah seharusnya lebih
mengenyampingkan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini membebani
APBN.
"Pemerintah bisa melakukan penghematan belanja kementerian
dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak,
seperti pembangunan IKN, Jalan Tol Sumatera, dan menunda kereta cepat
yang
cost overrun,†tegasnya.
Pemerintah harus
mampu menilai skala prioritas, antara perut rakyat dengan pembangunan
infrastruktur yang tidak berdampak besar bagi masyarakat.
"Prioritaskan
dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat. Tidak
perlu juga dikotomikan manfaat subsidi BBM antara masyarakat mampu dan
tidak mampu," tandasnya.
