Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Swasta Bisa Jual BBM Lebih Murah, Pertamina yang Jual Lebih Mahal Masih Mengaku Rugi?

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 07:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Indonesia dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan memberikan beban yang semakin berat dengan menaikkan harga BBM. Mengingat, harga BBM di Malaysia justru diturunkan sesuai dengan merosotnya harga minyak dunia.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, kenaikan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia menunjukkan salah satu bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat.

"Apalagi kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang harganya bisa dua kali lipat dari Indonesia. Kalau dibandingkan dengan produk Shell, Vivo, dan BP misalnya, tidak terlalu signifikan perbedaannya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini mengaku heran, pihak swasta saja berani jual BBM eceran dengan harga hampir sama. Akan tetapi negara melalui BUMN tidak bisa menjual dengan harga di bawah swasta.

"Sungguh ini di luar nalar publik. Kalau swasta menjual hampir sama dengan Pertamina, artinya swasta masih untung. Sekarang kita lihat apakah Pertamina masih mengatakan rugi? Saya kira ini bentuk ketidakperpihakan kepada publik," tegas Saiful.

Dengan perbandingan tersebut, kata Saiful, sudah tepat pemerintah mengundang Farel Prayoga ke Istana Negara saat peringatan Kemerdekaan 17 Agustus lalu.

"Dengan menyanyikan lagu 'masa iya mau dibanding-bandingin' (wong ko ngene kok dibanding-bandingke), karena memang pemerintah kita mau dibanding-bandingkan dengan negara lain," pungkas Saiful.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya