Berita

Pengamat komunikasi politik Universitas Eaa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Politik

Jamiluddin Ritonga: Sebelum Naikkan BBM, Pemerintah Harus Libatkan DPR

SENIN, 05 SEPTEMBER 2022 | 03:36 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Cara Presiden Joko Widodo menaikkan harga bhan bakar minyak  (BBM) secara tiba-tiba disesalkan banyak pihak. Kekecewaan makin bertambah karena rencana kenaikan itu belum dibicarakan dengan DPR RI.

Pengamat komunikasi politik Universitas Eaa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, dalam negara demokrasi, pengambilan keputusan yang berkaitan hajat hidup orang banyak (strategis) selayaknya dibicarakan dulu dengan legislatif.

“Eksekutif menanyakan kepada wakil rakyat layak tidaknya suatu kebijakan diambil,” demikian kata Jamiludin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (4/9).


Catatan Jamiludin, eksekutif sama sekali tidak membicarakan kenaikan BBM dengan DPR RI. Bahkan Ketua DPR RI Puan Maharani berulangkali mengatakan di media massa bahwa usulan kenaikan BBM dari pemerintah belum masuk ke DPR RI.

“Jadi, pemerintah tampaknya tidak membicarakan kenaikan harga BBM dengan DPR RI. Pemerintah secara sepihak memutuskan sendiri besaran kenaikan harga BBM,” jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.

Atas dasar itu, Jamiludin menegaskan seharusnya DPR RI secara kelembagaan melayangkan protes terhadap pemerintah. Sebab, tidak dilibatkan dalam menaikkan harga BBM.

Bahkan, dikatakan Jamiludin, sudah selayaknya DPR RI memintah pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

“Namun hal itu tidak dilakukan DPR RI. Beberapa fraksi justru terkesan memahami kebijakan yang diambil pemerintah,” pungkas Jamiludin.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya