Badan Intelijen Negara (BIN)/Net
Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan setiap masyarakat berhak menyuarakan aspirasi maupun tuntutan selama mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bertindak anarkis.
Hal ini sebagai respons BIN terhadap rencana aksi besar-besaran elemen masyarakat sebagai bentuk protes kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menyatakan masyarakat berhak untuk menyuarakan tuntutan melalui demo selama mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bertindak anarkis.
"Demo bukan sesuatu yang dilarang, namun tetap harus mengikuti aturan main, waktu dan tidak anarkis, serta memberitahukan sebelumnya kepada yang berwajib," kata Jurubicara BIN, Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9).
Pemberitahuan kepada pihak berwajib ini, kata Wawan dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Disisi lain, Wawan berharap rakyat turut serta dalam mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran.
Dimana BLT ini merupakan kebijakan pemerintah yang mengalihkan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai. Bantuan itu rencananya bakal diberikan kepada 30 persen masyarakat paling miskin di Indonesia.
"Masyarakat diharapkan ikut melihat dan mengawasi penyaluran bantuan tunai langsung agar tepat sasaran dengan data yang akurat, supaya tidak memicu protes di masyarakat," tutur Wawan.
Sejumlah elemen masyarakat telah mengumumkan rencana demo tolak kenaikan harga BBM. Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara pada Senin (5/9) dan di penjuru daerah.
Puluhan ribu buruh juga diklaim akan melakukan aksi unjuk rasa di 33 provinsi pada Selasa (6/9). Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan aksi tersebut bakal berpusat di gedung DPR RI, diikuti buruh di berbagai daerah seluruh Indonesia.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa juga telah berlangsung di sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Beberapa di antaranya yakni demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/9) dan demo ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Minggu (4/9).
