Anthony Budiawan: Kenapa Pemerintah Tidak Membagi “Durian Runtuh” Batubara ke Rakyat?

Pemerintah seperti sedang berbisnis dengan rakyat saat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada Sabtu lalu (3/9). Pasalnya uang puluhan triliun akan didapat dari kenaikan harga tersebut.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mengurai bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 ke Rp 10.000 per liter memiliki selisih Rp 2.350 per liter.

Artinya, angka tersebut jika dikalikan dengan sisa konsumsi tahun ini yang diprediksi mencapai 10 juta kiloliter maka akan didapat angka Rp 23,5 triliun.

“Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp31,75 triliun?” tanyanya kepada redaksi, Minggu (4/9).

Di satu sisi, Anthony menjelaskan bahwa pendapatan negara per Juli 2022 telah diklaim naik Rp 519 triliun (50,3 persen). Kenaikan dipicu harga komoditas yang notabene milik negara meroket.

“Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat?” sambungnya.

Padahal, “durian runtuh” di sektor batubara juga terbilang besar. Di mana ekspor tahun 2021 naik 12 miliar dolar AS, dari 14,5 miliar dolar AS di tahun 2020 menjadi 26,5 miliar dolar AS.

Anthony pun bertanya-tanya, kenapa uang sebesar Rp 31,75 triliun atau 2 miliar dolar AS harus diambil dari uang rakyat dengan mencabut subsidi. Padahal uang tersebut bisa ditambal dari keuntungan batubara.

“Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga?” tutupnya.