Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Direktur LSI: Mitigasi Bantalan Sosial, Selamatkan Kepercayaan Publik ke Jokowi Usai BBM Naik

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2022 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mitigasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menyiapkan bantalan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, diyakini mampu menahan merosotnya kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tetsebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei bertajuk Temuan Survei Nasional Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024 secara virtual, Minggu (4/9).

Dalam temuan LSI sebelumnya, dikatakan Djayadi, memang tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi pada bulan Agustus berada di angka 72,3 persen. Hal ini, terlihat ada kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan temuan Mei 2022, baru berada di angka 67,5 persen.


“Apakah approval rate bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan di Indonesia, saya jawab iya. Karena tingginya approval rate didasari pada evaluasi masyarakat,” kata Djayadi.

Terkait dampak kenaikan harga BBM, Djayadi menilai tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja presiden juga bisa modal yang cukup untuk mengurangi dampak negatifnya. Pasalnya, angka 72,3 persen menunjukkan sentimen masyarakat cukup positif terhadap kinerja pemerintah.

“Kalau sentimennya sudah positif, kita lebih mudah berbicara dan menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Karena masyarakat sudah percaya dengan pemerintah,” katanya.

Walau demikian, Djayani menilai modal presiden dalam mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga BBM bukan hanya tingginya tingkat kepercayaan publik. Lebih dari itu, beragam upaya yang dilakukan presiden juga bisa menjadi solusi.

“Modal presiden bukan hanya tingginya tingkat kepuasan publik, juga diikuti dengan berbagai upaya mitigasi supaya sentimen negatif akibat kebijakan yang diambil tidak terlalu negatif dampaknya,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, jika skema bantalan sosial berjalan baik, diikuti pemeliharaan stabilitas ekonomi, politik dan hukum yang juga baik, maka tingkat kepuasan publik atas kerja presiden bisa terus terjaga dalam waktu ke depan.

“Jika pun (kepuasan publik ada pemerintah) turun, penurunannya tidak akan terlalu tajam,” demikian Djayadi.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya