Berita

Ketua Presidium PP KMHDI I Putu Yoga Saputra saat aksi turun jalan, Jumat (2/9)/RMOL

Politik

Turun Ke Jalan, PP KMHDI Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 02:43 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aksi penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubdsidi terus mengalir. Salah satunya datang dari Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI).

Mereka menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, (2/9) di depan Monumen Nasional dan Kementerian ESDM RI.

Ketua Presidium PP KMHDI I Putu Yoga Saputra mengatakan bahwa wacana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah tidak mempertimbangan kondisi ekonomi rakyat yang baru saja merangkak naik


“Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi mencerminkan kalau pemerintah hari ini tidak memiliki sense of crisis. Di saat ekonomi rakyat baru merangkak naik, malah diberi tamparan dengan naiknya harga pertalite dan solar bersubsidi,” jelas Yoga.

Yoga Saputra juga menambahkan bahwa bocornya konsumsi BBM bersubsidi hingga menimbulkan menipisnya stok diakibatkan oleh tidak adanya sistem distribusi yang ketat dan tepat sasaran untuk menjamin BBM bersubsidi memang sampai ke rakyat kalangan bawah.

Dalam pandangan Yoga, banyaknya BBM bersubsidi dinikmati oleh masyarakat kalangan atas itu tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan sistem yang tepat untuk menjamin distribusi BBM bersubsidi.

"Ini menjadi tugas negara ke depan untuk siapkan sistem distribusi dan pengawasannya,” terang Yoga.

Analisa Yoga, peruntukkan BBM bersubsidi terindikasi tidak tepat sasaran. Argumentasinya, berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual BBM.

Dalam lampirannya, jelas disampaikan bahwa kendaraan yang beroperasi di perkebunan dan pertambangan masih bisa menggunakan BBM bersubsidi.

“Dalam aksi ini juga kami menekankan adanya revisi terhadap Perpres No. 191 Tahun 2014.  Karena dalam regulasi ini masih memungkinkan korporasi menerima subsidi dari pemerintah lewat penggunaan BBM bersubsidi," jelas Yoga.

Pemerintah, tegas Yoga, harus menutup celah korporasi yang ingin memanfaatkan subsidi yang harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Dalam aksinya, KMHDI juga meminta pemerintah menunda Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak berpihak pada rakyat dan membubarkan lembaga yang tidak punya funsgi optimal.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya