Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rico Sia/Net
Pemerintah mengalihkan subsidi BBM dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang kontra mengatakan bahwa laju inflasi tidak akan bisa terkendali jika BBM harus naik.
Jumlah uang BLT yang akan didapatkan masyarakat sebesar Rp 150.000 per bulan dan diberikan selama 4 bulan. Sehingga secara total setiap penerima akan mendapat Rp 600.000. Dana tersebut akan diterima dua kali yakni masing-masing sebesar Rp 300.000.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rico Sia menilai, kebijakan pemerintah yang memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 sudah tepat. BLT yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan pengalihan dari subsidi BBM.
"Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat," kata Rico, Jumat (2/9).
BLT merupakan salah satu dari tiga bentuk bantuan sosial (Bansos) yang digulirkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM.
Selain BLT yang diberikan kepada 20,65 juta masyarakat kelompok penerima manfaat (KPM) yang totalnya berjumlah Rp 12,4 triliun. Bansos juga diberikan kepada penerima upah maksimal Rp 3,5 juta dengan total senilai Rp 9,6 triliun.
Selain itu, Bansos untuk pemerintah daerah senilai Rp 2,17 triliun. Total Bansos yang digulirkan sebesar Rp 24,17 triliun.
Rico menegaskan, keputusan pemerintah itu semata-mata demi menjaga negara dan membela masyarakat miskin untuk mendapatkan haknya. Sehingga, sangat wajar jika pemerintah mengambil kebijakan mengalihkan subsidi BBM tersebut berupa BLT. Rakyat membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan pokoknya.
"Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat," imbuh Rico.
Legislator Nasdem dari Dapil Papua Barat itu mengatakan, pengalihan subsidi BBM sudah tepat karena selama ini subsidi tersebut tidak tepat sasaran.
"Mengapa saya anggap tepat? Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran," jelasnya.
Belum lagi, imbuh Rico, adanya praktik yang tidak terlihat seperti penimbunan BBM yang dilakukan oknum-oknum spekulan dengan mengambil kesempatan dari selisih harga Pertamina yang berada jauh di bawah kompetitornya.
"Makanya sudah sering saya sampaikan, aparat penegak hukum sangat diharapkan bisa berperan aktif mengawal BBM bersubsidi ini, sehingga spekulan tidak gampang mengambil keuntungan dari selisih harga Pertamina yang jauh di bawah kompetitornya,†demikian Rico.
