Berita

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga bersama sejumlah narasumber dalam Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP)/Net

Politik

DPR Khawatir Duit Subsidi BBM Bengkak jika Konsumsi Tidak Dikendalikan

JUMAT, 02 SEPTEMBER 2022 | 17:55 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia harus dikendalikan. Jika tidak, subsidi energi bisa bertambah hampir Rp 200 triliun pada 2022.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga dalam diskusi daring yang digelar Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP), Kamis (1/9).

"Subsidi energi kini Rp 502 triliun dan akan menjadi Rp 698 triliun jika kuota BBM bersubsidi ditambah. APBN harus diselamatkan demi kepentingan bangsa,” kata Lamhot Sinaga.


DPR, kata dia, kini sedang membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya.

Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Melihat data tersebut, Lamhot menyebut subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen.

“Saya kira ini akan lebih baik dilakukan segera. Pertamina sudah menyatakan sanggup melaksanakan mekanisme ini,” tegasnya.

Masih dalam diskusi yang sama, ekonom Faisal Basri menyebut dengan tingkat produksi BBM sekarang, Indonesia akan kehabisan cadangan minyak sebelum 2030. Artinya, kebutuhan minyak akan sepenuhnya dari impor.

Sejak 2007, Indonesia telah menjadi importir bersih lantaran jumlah produksi masih berada di bawah konsumsi. Kini, setiap hari Indonesia hanya memproduksi 600 ribu barel minyak. Padahal, konsumsinya mencapai 1,6 juta barel per hari.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya