Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani/Net
Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan ini, direspon Simpul Aktivis Angkatan (Siaga) 98.
Koordinator Siaga 98 Hasanuddin menjelaskan, pertemuan kedua tokoh politik tersebut seharusnya menelurkan gagasan-gagasan yang strategis untuk bangsa dan negara Indonesia ke depan.
"Posisi keduanya akan berpengaruh pada kebijakan dan eskalasi politik nasional ke depan," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (2/9).
Salah satu poin penting yang diminta Siaga 98 untuk dibicarakan Prabowo dan Puan dalam pertemuan di Hambalang nanti adalah terkait kepastian proses demokrasi yang berjalan rutin lima tahun sekali, yaitu pemilihan umum (pemilu) bisa berlangsung.
"Memastikan tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode," sambungnya menegaskan.
Menurutnya, wacana 3 periode masa jabatan presiden yang masih mengemuka akhir-akhir ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.
"Dan utamanya mengkhianati Reformasi 98 tentang pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode untuk mengakhiri kekuasaan yang antidemokrasi," tuturnya.
Maka dari itu, Hasanuddin meminta kepada Menteri Pertahanan dan Ketua DPR RI tersebut, dalam pertemuannya nanti bisa memastikan proses demokrasi pemilihan yang sudah dimulai bisa berjalan sampai hari H pencoblosan.
"Mesti mendorong pemilu 2024 berlangsung jujur dan memastikan tidak ada praktik curang dalam pelaksanaannya," demikian Hasanuddin.
Selain meminta kepastian untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dan menghilangkan isu 3 periode jabatan presiden, Siaga 98 juga menyampaikan 6 poin lainnya untuk dibicarakan Prabowo dan Puan.
Keenam poin tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dapat mencermati dan mengantisipasi dampak geopolitik internasional yang dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina dan Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok/China, yang tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga pada posisi Indonesia dan pertahanan nasional;
2. Mendorong pencabutan status Bencana Nasional Kesehatan yang diakibatkan Covid-19 karena secara faktual sudah berakhir, dan antisipasi terhadap hal ini diserahkan ke daerah masing-masing sesuai tingkatan kedaruratannya. Agar, tidak dipolitisasi dan digunakan sebagai alat politik perpanjangan periodesasi jabatan presiden;
3. Mendorong Kapolri, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengungkap dan mengumumkan secara terbuka hal berkaitan dengan keberadaan Konsorsium 303, karena berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas penegak hukum;
4. Segera merumuskan upaya mengakhiri Hutang Luar Negeri Indonesia dan memastikan ekonomi nasional bertumpu pada gotong royong nasional dan bersumber pada potensi nasional;
5. Segera mengkaji hubungan kementerian BUMN dan Entitas BUMN, agar tidak terjadi pemanfaatan BUMN oleh Kementerian BUMN untuk tujuan lain diluar kepentingan memperkuat perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat;
6. Memperkuat kelembagaan Pemerintahan Desa. Sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, perangkat desa masih berstatus bukan Aparatur Sipil Nasional (ASN).
