Sejak UU Keamanan Nasional diberlakukan oleh China di Hong Kong, ribuan guru menanggalkan pekerjaannya. Sementara kurikulum diubah agar sesuai dengan idologi Partai Komunis China (PKC).
Sejak sekolah dasar, guru-guru diperintahkan untuk menanamkan nilai-nilai tertentu, dan didesak mematuhi UU Keamanan Nasional yang dikenal membatasi kebebasan dan perbedaan pendapat.
Siswa dan orangtua juga didorong untuk melaporkan guru yang mungkin melanggar aturan tersebut dalam proses pembelajaran.
Dimuat
The Digital Journal pada Kamis (1/9), lebih dari 4.000 guru meninggalkan pekerjaan mereka pada tahun ajaran lalu. Angka ini melonjak hingga 70 persen dari tahun sebelumnya, dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun.
Bukan hanya guru, siswa-siswa juga banyak yang meninggalkan sekolah.
Seorang guru bernama Wong mengungkap lima dari 32 siswa di sekolahnya mengundurkan diri di tengah semester untuk pindah ke negara lain.
“Para siswa pergi bukan karena mereka tidak menyukai sekolah, tetapi karena lingkungan Hong Kong,†ujarnya.
Wong juga mengaku khawatir dengan keadaan yang ada, dan menyatakan kemungkinannya untuk ikut melakukan eksodus. Ia juga mengungkap pernah menerima urat teguran dari Biro Pendidikan Hong Kong tahun lalu karena bahan ajarnya di kelas yang menganalisis pro dan kontra pembangkangan sipil.
Kepala Pendidikan Hong Kong membantah tuduhan tersebut, dengan menyebut sekolah-sekolah tidak kekurangan murid atau tenaga pengajar.
Akan tetapi, survei mengatakan sebaliknya. Sebanyak 140 sekolah menunjukkan setiap institusi rata-rata kehilangan 32 siswa dan tujuh guru selama setahun terakhir.
Situasi ini dinamakan sebagai fenomena
Brain Drain. Itu merupakan fenomena hengkangnya para kaum intelektual dan cendekiawan dari Hong Kong, beberapa dari mereka memutuskan untuk menetap di negara lain, karena dipicu faktor politik yang semakin kacau yang membatasi ruang gerak masyarakat serta minimnya kesempatan berkembang di wilayah ini.
