Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Genggaman Ketat dari Pemerintah China, Memicu Brain Drain di Sektor Pendidikan Hong Kong

KAMIS, 01 SEPTEMBER 2022 | 15:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China yang kembali menegakkan sistem otoriternya di Hong Kong lewat undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan pada 2020 lalu, telah memicu ribuan guru meninggalkan pekerjaannya.

Pemerintah dikabarkan tengah gencar mengubah kurikulum di sekolah-sekolah dengan menyelaraskan pada ideologi dari Partai Komunis China.
Para guru sejak saat itu mulai diperintahkan untuk menanamkan sikap patriotisme pada siswa dan didesak untuk terus mematuhi undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing, undang-undang tersebut kerap kali membatasi kebebasan fundamental para guru dan sering mengkriminalisasi banyak perbedaan pendapat.

Siswa dan orang tua juga didorong untuk melaporkan guru yang mungkin melanggar aturan tersebut dalam proses pembelajaran.

Siswa dan orang tua juga didorong untuk melaporkan guru yang mungkin melanggar aturan tersebut dalam proses pembelajaran.

Dilansir dari Digital Journal pada Kamis (1/9), laporan terbaru dari pemerintah menunjukkan lebih dari 4.000 guru meninggalkan pekerjaan mereka pada tahun ajaran lalu, angka ini melonjak hingga 70 persen dari tahun sebelumnya dan disebut angka yang paling tinggi dalam lima tahun.

Sedangkan para siswa juga dikabarkan berbondong-bondong meninggalkaan sekolah mereka, dengan 30 ribu lebih sedikit yang menghadiri sekolah dasar dan menengah pada September 2021.

Menurut cerita Wong seorang guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengajar selama lebih dari satu dekade mengungkapkan ia khawatir dirinya akan segera bergabung dengan eksodus guru dan siswa yang dipicu oleh pengetatan cengkeraman Beijing di Hong Kong. Ia pun mengaku pernah menerima surat teguran dari Biro Pendidikan Hong Kong tahun lalu karena bahan ajarnya di kelas yang menganalisis pro dan kontra pembangkangan sipil.

Sementara itu ia lebih lanjut mengatakan lima remaja dari kelasnya yang berjumlah 32 turut mengundurkan diri di tengah semester untuk beremigrasi. Guru veteran ini pesimis terhadap masa depan Hong Kong dalam sektor pendidikan karena keadaan yang memprihatinkan. Banyak sekolah-sekolah di Hong Kong yang saat ini dikabarkan tengah kekurangan murid serta tenaga pengajar.

“Para siswa pergi bukan karena mereka tidak menyukai sekolah, tetapi karena lingkungan Hong Kong,”ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Pendidikan Hong Kong membantah tuduhan tersebut, ia mengatakan saat ini sekolah-sekolah masih beroperasi dengan lancar, dan tidak kekurangan tenaga pengajar. Akan tetapi, survei mengatakan sebaliknya, sebanyak 140 sekolah menunjukkan setiap institusi rata-rata kehilangan 32 siswa dan tujuh guru selama setahun terakhir.
 
Surat kabar Ming Pao juga mengatakan setidaknya 200 sekolah masih mencari guru pada akhir Juli ini. Beberapa sekolah dikabarkan terpaksa mempekerjakan seseorang yang tidak kompeten di bidangnya.
 
Fenomena Brain Drain telah terjadi di sektor pendidikan Hong Kong, brain drain sendiri merupakan fenomena hengkangnya para kaum intelektual dan cendekiawan dari Hong Kong, beberapa dari mereka memutuskan untuk menetap di negara lain, karena dipicu faktor politik yang semakin kacau yang membatasi ruang gerak masyarakat serta minimnya kesempatan berkembang di wilayah ini.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya