Pengalihan Subsidi ke Bansos Bisa Jaga Daya Beli Masyarakat

Keputusan pengalihan subsidi BBM ke bantuan sosial (Bansos) sebagaimana diumumkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini dinilai sudah tepat.

"Dari awal kami menyampaikan baiknya pola dan mekanisme pemberian subsidi dialihkan dari produk ke penerima. Ini (bansos) salah satu kebijakan pemerintah yang tepat agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno kepada wartawan, Kamis (1/9).

Pengalihan subsidi BBM ke bansos ini diharapkan bisa tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM. Namun demikian, DPR menyarankan adanya revisi Perpres 191/2014 agar subsidi BBM ke bansos benar-benar tepat sasaran.

"Sehingga ada payung hukum untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi. Itu perlu disegerakan dan kami siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut," lanjut politisi PAN ini.

Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pengalihan subsidi BBM ke bansos perlu dibarengi dengan keakuratan basis data penerima bansos.

"Ini persoalan data. Terakhir Kemensos printing data itu waktu awal Covid-19. Saya enggak tahu sekarang apakah sudah ada data baru atau tidak. Data tidak boleh salah," tutur Agus.

Data ini penting lantaran pemerintah juga menyortir penerima bansos pengalihan subsidi BBM berdasarkan penghasilan atau gaji yang didapat masyarakat.

“Dari mana kita mau tahu gajinya Rp 3,5 juta? Kan orang Indonesia hobi menipu. Yang penting dapat duit gratis langsung nipu semua,” tegasnya.