Kaos bergambar #2024Gantian/Net
Komunitas civil society dan kekuatan pro demokrasi dipastikan akan melakukan perlawanan yang keras terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Meskipun dimulai dari hal kecil seperti yang dilakukan oleh pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio dengan meramaikan hastag atau tagar #2024Gantian.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, kembali munculnya wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden pasca musyawarah relawan Jokowi di Bandung memang mesti disikapi lebih intens.
"Sebab wacana tersebut sangat mungkin terjadi jika konsensus parpol dalam mensikapi Pilpres 2024 tidak mendapatkan frekuensi yang sama terkait konstruksi koalisi dan kesepakatan pasangan capres," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/9).
Satyo menilai, Jokowi saat ini sedang bermain "catur" bersama para organisasi relawannya. Karena, tugas khusus seperti itu tidak bisa diandalkan kepada para menteri kabinetnya.
"Terlepas Jokowi sering tidak konsisten terhadap wacana tersebut, namun mungkin menurutnya strategi itulah yang paling efektif untuk menekan para parpol agar mau 'berunding' terkait suksesi Pilpres 2024, meski dengan resiko menabrak konstitusi atau dengan jalan amandemen UU dan akan menimbulkan potensi kontraksi politik yang hebat di grassroot," kata Satyo.
Sehingga kata Satyo, komunitas
civil society dan kekuatan pro demokrasi sudah dipastikan akan melakukan perlawanan yang sangat keras, sebab akan mendistorsi periode transisi demokrasi yang sudah berjalan paska runtuhnya rezim otoritarian orde baru dan membuat pengalaman traumatik rezim otoritarian akan muncul kembali jika wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan.
"Segala daya upaya mencounter wacana tersebut mesti segera mungkin dilakukan meski dengan memulai hal sederhana seperti mereproduksi tagar #2024Gantian," pungkas Satyo.
