Pakar: Diplomasi HAM Sulit Bagi Korea, Tetapi Sangat Mungkin Diimplementasikan Indonesia

Potensi optimalisasi diplomasi HAM di Indonesia lebih memungkinkan dibandingkan dengan Korea Selatan yang masih harus bersiaga menghadapi ancaman Korea Utara.

Hal itu disampaikan pakar HAM Universitas Nasional Seoul, Suh Jiwon dalam Seminar Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu (31/8) via zoom.

"Diplomasi HAM telah lama diterapkan Indonesia sejak jaman Soeharto, pasca-reformasi dan berlanjut hingga kini," ungkapnya.

Sementara Korea Selatan menurut Jiwon masih cukup kesulitan untuk melakukannya secara maksimal karena dihadapkan pada ancaman perang.

"Peran Indonesia yang tergambar di media Korea Selatan cukup baik, termasuk penanganan penculikan pengantin sumba dan penghapusan tes keperawanan untuk prajurit TNI Wanita," jelasnya.

Jiwon menekankan peran Indonesia menjadi penting bagi diplomasi HAM khususnya di tengah krisis pangan dan perubahan iklim yang akan berdampak besar bagi negara-negara di kepulauan.

"Indonesia perlu mengoptimalkan upaya penegakan HAM melalui diplomasinya di luar negeri secara lebih efektif," pungkasnya.