Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer bersama Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Ketua Joman: Presiden Tiga Periode adalah Produk Haram Bagi Demokrasi

RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 17:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Wacana presiden tiga periode kembali mencuat ke publik setelah disinggung Presiden Joko Widodo saat hadir dalam musyawarah rakyat (musra) di Bandung, Minggu (28/8).

Mencuatnya isu presiden tiga periode ini ditentang keras oleh relawan Jokowi Mania (Joman). Ketua Joman, Immanuel Ebenezer menegaskan, usulan Jokowi tiga periode adalah produk haram.

"Ini produk haram bagi demokrasi. Sangat berbahaya," kata Noel, sapaan Immanuel kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (31/8).


Noel juga menyinggung relawan Projo sebagai penanggung jawab acara musra. Noel meminta Projo sebagai pihak pengusung Jokowi tiga periode harus me-review sejarah dunia dan bahkan Indonesia sendiri.

"Jangan memakai perbandingan Jerman dan Inggris. Mereka demokrasi parlementer. Kita dulu pernah, dan akhirnya malah bubar," kata Noel.

Dorongan presiden tiga periode juga sama saja menjerumuskan Presiden Joko Widodo di ambang kehancuran.

"Kerugian demokrasi parlementer, jika muncul ketidaksukaan elite politik partai kepala negara bisa dijatuhkan. Apakah Projo menginginkan seperti ini? Kalau iya, berarti jelas menjerumuskan Presiden Jokowi," tegasnya.

Noel lantas menjabarkan beberapa contoh jatuhnya perdana menteri di negara yang menganut sistem parlementer.

Menurutnya, Indonesia adalah demokrasi langsung, di mana rakyat memilih presidennya secara langsung.

"Perpanjangan masa jabatan presiden tidak boleh ada di parlemen. Yang lebih buruk, Budi Arie (Ketua Projo) adalah aktor yang pernah ada saat kawan-kawan mahasiswa berjuang di era reformasi. Sementara dia menginginkan kita kembali ke Orde Baru dan Orde otoriterian?" tandas aktivis 98 ini.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya