Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKB, Luqman Hakim/Net
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mempermasalahkan pihak-pihak yang getol mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode dikritisi sejumlah kalangan. Meski mengatasnamakan demokrasi dalam berpendapat, tetap harus dibatasi oleh konstitusi.
“Demokrasi itu ada batasnya, yakni Konstitusi. Kebebasan tanpa batas itu bukan demokrasi, tapi anarki,†kata politikus PKB, Luqman Hakim, kepada wartawan, Rabu (31/8).
Menurut Luqman, Indonesia bisa rusak jika Presiden Jokowi membiarkan usulan tiga periode yang jelas-jelas dilarang dalam konstitusi. Dalam hal ini terkait pembatasan masa jabatan Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 UUD 1945.
Jika dibiarkan, lanjut anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKB ini, usulan-usulan atas nama demokrasi seperti mengkampanyekan khilafiah, komunisme, dan wacana mengganti Pancasila bisa semakin subur.
“Wah rusak negeri ini kalau cara berdemokrasi seperti itu. Nanti atas nama demokrasi bebas kampanye khilafah, komunisme, negara Islam, mengganti Pancasila dengan Quran-Hadist, dll,†pungkasnya.
Saat menghadiri acara relawan Jokowi di Bandung, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya tak mempermasalahkan jika ada yang mengampanyekan presiden tiga periode. Menurut Jokowi, hal itu bagian dari demokrasi.
“Ini katanya negara demokrasi? Itu kan tataran wacana, enggak apa-apa, yang penting saya ingatkan dalam menyampaikan aspirasi jangan anarkis," ujarnya.
Selain itu, menurut Jokowi, aspirasi apa pun sah dibahas di dalam Musra. Sehingga ia menilai aspirasi mengenai masa jabatan tiga periode pun tak masalah muncul dalam acara tersebut.
"Ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan? Jangan sampai ada yang baru ngomong tiga periode sudah ramai," kata Jokowi di Bandung, Minggu (28/8).
