Berita

Presiden Serbia Aleksandar Vucic/Net

Dunia

Enam Bulan Tertekan karena Menolak Jatuhkan Sanksi untuk Rusia, Vucic akan Menuliskannya untuk Dijadikan Buku

RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 06:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Serbia kembali menegaskan bahwa negara itu tidak akan mengubah arah kebijakannya tentang konflik di Ukraina. Hingga saat ini Serbia tetap pada posisi netral di tengah ketegangan yang belum mereda di Ukraina timur, dan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

"Serbia mendukung integritas teritorial Ukraina, tetapi tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Rusia," ujar Presiden Serbia Aleksandar Vucic, dalam pidatonya di forum Globsec di Bratislava baru-baru ini, seperti dikutip dari TASS, Selasa (30/8).

Bagi Serbia, Rusia dan Ukraina adalah saudara. Ia menyesali apa yang terjadi di Eropa Timur, dan siap memberikan bantuan kemanusiaan ke Kyiv.


Parlemen Eropa dengan mayoritas suara telah mengadopsi resolusi yang menuntut agar Serbia bergabung dengan negara-negara Uni Eropa untuk memberikan sanksi terhadap Rusia, serta menandatangani perjanjian dengan Kosovo, yang belum diakui sebagai negara merdeka, untuk mengembangkan hubungan berdasarkan saling pengakuan.

Menolak ikut bergabung memberikan sanksi, berarti harus siap dengan resikonya. Namun, Vucic tetap bertekad tidak akan mengubah arah kebijakannya itu, terlepas dari segala kesulitan yang dihadapinya hampir enam bulan ini.  

“Kami menyatakan posisi kami hampir 190 hari yang lalu melalui keputusan Dewan Keamanan. Keputusan ini telah berlaku selama enam bulan dan Serbia telah menunjukkan keseriusannya," katanya, ketika ditanya apakah Beograd dapat mempertimbangkan kembali pendiriannya dan memberlakukan pembatasan terhadap Rusia.

"Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi suatu hari nanti, tapi kami menunjukkan keseriusan dan tekad kami. Sampai saat ini kami tidak berpikir untuk mengubah kebijakan kami. Saya pikir kebijakan yang kami lakukan selama ini terbukti bijaksana, terlepas dari semua kesulitan yang harus kami tanggung," jelas Vucic, menambahkan bahwa bahwa 77 persen orang Serbia menentang sanksi terhadap Rusia.

Pemimpin Serbia itu mengatakan semua tekanan yang dialami negaranya dalam enam bulan terakhir atas masalah sanksi terhadap Rusia dapat dijadikan pembelajaran, bahkan bisa menjadi naskah untuk sebuah buku.

"Saya bisa menulis buku tentang ini yang akan lebih tebal dari Das Kapital Marx. Kami akan tetap berpegang pada kebijakan kami," tukas Vucic.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya