Berita

Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan/Net

Publika

Demokrasi Kriminal Jegal-menjegal Bisa Memicu Konflik

OLEH: ANTHONY BUDIAWAN*
RABU, 31 AGUSTUS 2022 | 00:15 WIB

ANIES Baswedan adalah satu dari beberapa tokoh nasional yang dianggap masyarakat luas pantas memimpin Indonesia. Di samping beberapa tokoh pejabat yang sering disebut media.

Tokoh nasional lainnya antara lain, Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Rizal Ramli, Erros Djarot, para pemimpin Muhammadiyah, para pemimpin NU, Habib Rizieq, Amin Rais, dan masih banyak lainnya.

Tetapi, calon pemimpin nasional tersebut sedang menghadapi demokrasi kriminal. Mereka terancam tidak bisa dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia.


Hak konstitusi mereka, dan hak konstitusi rakyat yang ingin mencalonkan para tokoh nasional tersebut, dirampas oleh segelintir orang.

Melalui UU Pemilu yang mewajibkan presidential threshold 20 persen. Demokrasi kriminal ini dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Semua uji materi kandas.

Pada saatnya, para pendukung tokoh nasional tersebut yang dengan sengaja dijegal, dengan melanggar konstitusi, akan bisa marah, bisa sangat marah. Karena mereka hanya minta kompetisi yang adil.

Kalah atau menang urusan belakangan, urusan kompetisi yang fair. Tidak ada satu alasan apapun yang boleh menjegal mereka, kecuali mereka tidak memenuhi syarat konstitusi.

Kemarahan masyarakat yang minta keadilan ini bisa berdampak sangat serius. Bisa memicu konflik. Semoga para petinggi partai politik, dan para hakim Mahkamah Konstitusi, menyadari bahaya ini.

Selamatkan Indonesia.

*Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya