Pemerintah mewacanakan penyesuaian harga BBM bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Tidak sedikit yang menolak rencana ini, walau sebagian lainnya memberikan dukungan.
Bagi Pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan, subsidi BBM saat ini kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
"Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sudah cukup kita membakar dana APBN kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan APBN di sektor produktif," kata Mamit Setiawan kepada wartawan, Senin (29/8).
Mamit menjelaskan, penyesuaian harga BBM subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir BBM melainkan sudah menjadi net importir.
"Nilai impor kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel per hari, belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar, sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam," terangnya.
Kata Mamit, mekanisme subdisi BBM yang tidak tepat sasaran harus segera diubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan.
Menurut Mamit, harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM, tidak lagi subsidi BBM tetapi subsidi orang sehingga tepat sasaran dan tidak membebani APBN.
"Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal di-upgrade data sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi. Sekarang kan banyak yang menikmati subsidi BBM ada mobil mobil mewah," kata Mamit.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, wacana kenaikan harga BBM jangan dibiarkan berlarut karena akan berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi.
Dia juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bantuan sosial.
"Sekarang defisit APBN di bawah 3 persen, itu akan terlampaui lagi dan membuat APBN tidak sehat dalam jangka menengah panjang. (Subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2 persen masyarakat miskin yang menikmati subsidi BBM," demikian Fithra.
