Berita

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar masukan dari ekonom lain, jangan cuma menerima pendapat Menkeu Sri Mulyani Indrawati saja/Net

Politik

Jokowi Harus Dengarkan Saran dan Masukan dari Para Ekonom Lain Agar Kenaikan BBM Tidak jadi Legacy Buruk

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 07:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mencari dan mendengar pendapat dari ahli ekonomi lain adalah hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan hanya mendengar masukan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saja.

Hal ini penting bagi Jokowi agar tidak meninggalkan legacy buruk saat sudah meninggalkan kursi presiden pada 2024 mendatang.

Disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dalam rencana kenaikan harga BBM, terlihat hanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sangat ngebet.


"Saya tidak tahu apa kalkulasi Sri Mulyani, apakah memang tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM? Saya kira Sri Mulyani harus mendengar ekonom-ekonom lain sebelum memutuskan secara sepihak kenaikan harga BBM. Tentu ini akan sangat merugikan Presiden Jokowi apabila BBM benar-benar dinaikkan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/8).

Saiful menilai, sudah saatnya tim ekonomi Jokowi meminta saran dan masukan dari para ekonom yang memiliki pandangan lain tentang rencana kenaikan harga BBM.

"Jangan kemudian kenaikan harga BBM akan menjadi legacy buruk bagi pemerintahan Jokowi. Tentu saya kira masih banyak ekonom andal yang memiliki trik-trik jitu selain harus menaikkan harga BBM," kata Saiful.

Pemerintah, lanjut Saiful, harus mencari referensi dari para ekonom lainnya, dan tidak hanya mendengarkan Sri Mulyani.

"Masih banyak ekonom-ekonom andal yang dapat memberikan jalan keluar seputar keuangan negara, dan bukan hanya satu cara untuk mengatasi keuangan negara yakni dengan cara menaikkan harga BBM," pungkas Saiful.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya