Berita

Presiden Joko Widodo sebaiknya mendengar masukan dari ekonom lain, jangan cuma menerima pendapat Menkeu Sri Mulyani Indrawati saja/Net

Politik

Jokowi Harus Dengarkan Saran dan Masukan dari Para Ekonom Lain Agar Kenaikan BBM Tidak jadi Legacy Buruk

SENIN, 29 AGUSTUS 2022 | 07:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mencari dan mendengar pendapat dari ahli ekonomi lain adalah hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Jangan hanya mendengar masukan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saja.

Hal ini penting bagi Jokowi agar tidak meninggalkan legacy buruk saat sudah meninggalkan kursi presiden pada 2024 mendatang.

Disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dalam rencana kenaikan harga BBM, terlihat hanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang sangat ngebet.

"Saya tidak tahu apa kalkulasi Sri Mulyani, apakah memang tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM? Saya kira Sri Mulyani harus mendengar ekonom-ekonom lain sebelum memutuskan secara sepihak kenaikan harga BBM. Tentu ini akan sangat merugikan Presiden Jokowi apabila BBM benar-benar dinaikkan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/8).

Saiful menilai, sudah saatnya tim ekonomi Jokowi meminta saran dan masukan dari para ekonom yang memiliki pandangan lain tentang rencana kenaikan harga BBM.

"Jangan kemudian kenaikan harga BBM akan menjadi legacy buruk bagi pemerintahan Jokowi. Tentu saya kira masih banyak ekonom andal yang memiliki trik-trik jitu selain harus menaikkan harga BBM," kata Saiful.

Pemerintah, lanjut Saiful, harus mencari referensi dari para ekonom lainnya, dan tidak hanya mendengarkan Sri Mulyani.

"Masih banyak ekonom-ekonom andal yang dapat memberikan jalan keluar seputar keuangan negara, dan bukan hanya satu cara untuk mengatasi keuangan negara yakni dengan cara menaikkan harga BBM," pungkas Saiful.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya