Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tolak Harga BBM Naik, Aspek Indonesia: Jangan Lagi Bebani Rakyat

MINGGU, 28 AGUSTUS 2022 | 21:02 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wacana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi terus menuai penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia).

Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan, kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, pertalite dan solar dipastikan sangat berdampak terhadap masyarakat. Pasalnya, saat ini kondisi rakyat kebanyakan tengah mengalami kesulitan.

“Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/8).

Menurut dia, pemerintah seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyat, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak. Pemerintah, kata Mirah, sepatutnya juga tidak mengeluh dengan merasa terbebani subsidi untuk rakyat. Karena sudah Kkewajiban pemerintah sesuai amanat Konstitusi UUD 45 adalah mensejahterakan rakyat.

“Terkait sangat besarnya subsidi BBM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 502 triliun, seharusnya tidak perlu dikeluhkan oleh Pemerintah. Apalagi membandingkan dengan negara lain. "Ojo Dibandingke" lah,” tegas Mirah.  

Mirah meminta pemerintah untuk membuka mata dan lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja telah membuat upah pekerja tidak naik secara layak.

Mirah juga mengkritisi segala fasilitas kemewahan yang diberikan kepada pejabat negara dan BUMN. Mereka tidak merasakan dampak kenaikan BBM karena biaya BBM nya ditanggung oleh Negara. Seharusnya, Pemerintah melakukan efisiensi dengan mengurangi fasilitas kemewahan pejabat, menghapus kebocoran anggaran negara dengan memberantas korupsi yang saat ini semakin menggila.

"Tugas Pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, bukan mengeluh kepada rakyat!” pungkasnya.



Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Mau Perang Tapi Kere, Bagaimana?

Senin, 15 April 2024 | 12:34

UPDATE

Yakin Gugatan PDIP di PTUN Tak Diterima, Otto Hasibuan: Game is Over!

Kamis, 25 April 2024 | 19:55

Rombongan PKS Tiba di Markas PKB, Koalisi Berlanjut?

Kamis, 25 April 2024 | 19:34

Prabowo Gembira Nasdem Mau Kerja Sama

Kamis, 25 April 2024 | 19:18

Ampera Indonesia Desak KPK Usut Dugaan Keterlibatan Boyamin Saiman dalam Kasus Bupati Banjarnegara

Kamis, 25 April 2024 | 19:12

Yandri Susanto: Seluruh DPW dan DPD Ingin Zulhas Lanjutkan Pimpin PAN

Kamis, 25 April 2024 | 18:58

PT MMI Pastikan Sistem Manajemen K3 Pelindo Tower Aman

Kamis, 25 April 2024 | 18:57

TKN Tak Akan Ambil Langkah Hukum Pihak-pihak yang Adu Domba Prabowo dengan Jokowi

Kamis, 25 April 2024 | 18:48

Iwan Sumule: Tuduhan Pemilu Curang Tampak Hanya Pentas Demokrasi Komika

Kamis, 25 April 2024 | 18:35

Beda Pilihan Politik Tak Putuskan Persahabatan Prabowo dan Surya Paloh

Kamis, 25 April 2024 | 18:31

Airlangga Ditunjuk Ketua Percepatan Keanggotaan Indonesia di OECD

Kamis, 25 April 2024 | 18:24

Selengkapnya