Berita

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Susi Pudjiastuti Desak Jokowi Alihkan Subsidi BBM untuk Masyarakat Berpendapatan rendah

SABTU, 27 AGUSTUS 2022 | 21:04 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menjadi beban APBN, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyarankan subsidi BBM sebaiknya dihentikan.

Ia mengatakan, dana APBN yang selama ini dikeluarkan untuk subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk kepentingan sektor lain.

Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Susi mengungkapkan bahwa selama ini subsidi BBM kerap terjadi praktik penyelewengan. Sebab, kelompok besarlah yang mendapatkan subsidi.


"Pak Presiden yth @jokowi subsidi tidak sehat untuk semua dalam praktiknya banyak penyelewengan. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan dan diberikan tunjangan hidup untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan profesi pertanian, perhutanan dan perikanan," kata Susi, Sabtu (28/8).

Susi juga mendesak pemerintah melakukan penghematan. Kenaikan akibat subsidi BBM dengan Anggaran Pendapatan dan Belanga Negara (APBN) sangat tinggi. Berdasarkan data, subsidi terus meningkat hingga Rp 502 triliun.

"Penghematan juga perlu dilakukan institusi Pemerntah, supaya anggaran tidak berat," ujar Susi Pudjiastuti sebagaimana dikutip dari akun Twitter @susipudjiastuti.

Susi juga menawarkan beberapa solusi penghematan institusi pemerintah. Misalnya dengan membubarkan lembaga yang tidak perlu, menggabungkan beberapa institusi, dan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS).

"Bubarkan lembaga2/ komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya. Bila perlu Departemen di merge. Kejakgung @ Kemenhumkam, Deperindag dan industri jdkan direktorat Dagli," kata Susi.

"PNS dikurangi 30 persen dalam 2 tahun ke depan; mulai eselon 1,2,3 dan staf," lanjutnya.

Lebih lanjut, Susi menyebut, langkah-langkah di atas dapat mengurangi anggaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur penting tetap dapat dijalankan.

"Kementerian dimerger bisa berkurang min. 4 sampai 5 Kementerian, Pemerintah bisa hemat min. Rp 40T/ tahun," ungkap Susi.

"Berkurang orang berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa tetap jalan," kata Susi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya