Berita

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina/Net

Politik

Rektor ITB AD Tawarkan 4 "Jurus" Atasi Dilema BBM Subsidi

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 18:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada posisi dilematis yang dirasakan pemerintah terkait dengan penentuan harga minyak dan gas dalam negeri.

Jika subsidi BBM dipertahankan hingga Desember 2022, maka APBN 2022 bisa jebol hingga lebih Rp 700 triliun. Sebaliknya, jika harga BBM dan gas subsidi dinaikkan, maka berpotensi meroketnya inflasi, menggerus daya beli masyarakat yang ujungnya menambah angka kemiskinan.

"Dilema seperti ini sudah lazim terjadi, Bahkan, di awal-awal pemerintah Jokowi-JK (periode pertama) pernah menghadapi dilema seperti ini," kata Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. Mukhaer Pakkanna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Melihat dilema itu, ia menyarankan beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama adalah kalkulasi secara tepat dan valid terkait persentase kenaikan harga BBM dan gas serta implikasinya dengan dampak ekonomi dan sosial.

"Harus disimulasikan segera dalam satu dua hari ini," jelasnya.

Opsi kedua, manfaatkan dana-dana devisa ekspor yang berasal dari windfall profit dari komoditas ekstraktif, seperti hasil ekspor batubara, CPO, nikel, dan lainnya untuk menghindari APBN jebol.

Ia memperkirakan, dana devisa ekspor ini jumlahnya melebihi anggka Rp 500 triliun.

"Jangan sampai hasil devisa ekspor itu hanya diparkir di luar, terutama di negara-negara tax heaven. Di sinil pemerintah harus tegas kepada pelaku eksportir itu," jelasnya.

Opsi ketiga, perlunya fleksibilitas kebijakan. Jika kondisi harga BBM dan gas global kembali pulih atau normal sesuai asumsi ABPN, kembalikan harga BBM dan gas ke tingkat normal atau sesuai harga keekonomiannya.

Opsi terakhir, subsidi BBM dan gas yang nantinya diberikan harus tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman, ia yakin pemerintah sudah memiliki mekanisme atau cara menyalurkan subsidi secara benar.

"Hanya masalahnya, pemerintah kadang takut melakukan eksekusi karena ada transaksi ekonomi-politiknya," tandasnya.

Populer

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Pilkada Jateng dan Sumut Memanas Buntut Perseteruan PDIP Vs Jokowi

Minggu, 03 November 2024 | 13:16

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

Komandan IRGC: Serangan Balasan Iran Melampaui Ekspektasi Israel

Jumat, 01 November 2024 | 12:04

UPDATE

Pagar Suci Bekali Robinsar-Fajar Senjata Kujang

Senin, 04 November 2024 | 18:05

Menunggu Langkah Polri Periksa Budi Arie Usut Bandar Judol

Senin, 04 November 2024 | 17:42

Hajj Run 2024 Strategi Tingkatkan Literasi Haji pada Masyarakat

Senin, 04 November 2024 | 17:42

Muzani soal Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo: Hanya Silaturahmi Biasa

Senin, 04 November 2024 | 17:29

Undang Stakeholder, Baleg DPR Susun Prolegnas 2025-2029

Senin, 04 November 2024 | 17:21

Menhut Gandeng Polri Berantas Pembalakan Liar

Senin, 04 November 2024 | 17:15

Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Target Swasembada Energi

Senin, 04 November 2024 | 17:08

Penetapan Tersangka Tom Lembong Terlalu Dipaksakan

Senin, 04 November 2024 | 16:50

BNI dan BSD Jalin Kerja Sama Pembiayaan Supply Chain

Senin, 04 November 2024 | 16:46

Latihan Militer Perdana Indonesia-Rusia Latma ORRUDA 24 Resmi Dimulai

Senin, 04 November 2024 | 16:46

Selengkapnya