Berita

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina/Net

Politik

Rektor ITB AD Tawarkan 4 "Jurus" Atasi Dilema BBM Subsidi

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 18:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada posisi dilematis yang dirasakan pemerintah terkait dengan penentuan harga minyak dan gas dalam negeri.

Jika subsidi BBM dipertahankan hingga Desember 2022, maka APBN 2022 bisa jebol hingga lebih Rp 700 triliun. Sebaliknya, jika harga BBM dan gas subsidi dinaikkan, maka berpotensi meroketnya inflasi, menggerus daya beli masyarakat yang ujungnya menambah angka kemiskinan.

"Dilema seperti ini sudah lazim terjadi, Bahkan, di awal-awal pemerintah Jokowi-JK (periode pertama) pernah menghadapi dilema seperti ini," kata Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. Mukhaer Pakkanna kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Melihat dilema itu, ia menyarankan beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama adalah kalkulasi secara tepat dan valid terkait persentase kenaikan harga BBM dan gas serta implikasinya dengan dampak ekonomi dan sosial.

"Harus disimulasikan segera dalam satu dua hari ini," jelasnya.

Opsi kedua, manfaatkan dana-dana devisa ekspor yang berasal dari windfall profit dari komoditas ekstraktif, seperti hasil ekspor batubara, CPO, nikel, dan lainnya untuk menghindari APBN jebol.

Ia memperkirakan, dana devisa ekspor ini jumlahnya melebihi anggka Rp 500 triliun.

"Jangan sampai hasil devisa ekspor itu hanya diparkir di luar, terutama di negara-negara tax heaven. Di sinil pemerintah harus tegas kepada pelaku eksportir itu," jelasnya.

Opsi ketiga, perlunya fleksibilitas kebijakan. Jika kondisi harga BBM dan gas global kembali pulih atau normal sesuai asumsi ABPN, kembalikan harga BBM dan gas ke tingkat normal atau sesuai harga keekonomiannya.

Opsi terakhir, subsidi BBM dan gas yang nantinya diberikan harus tepat sasaran. Berdasarkan pengalaman, ia yakin pemerintah sudah memiliki mekanisme atau cara menyalurkan subsidi secara benar.

"Hanya masalahnya, pemerintah kadang takut melakukan eksekusi karena ada transaksi ekonomi-politiknya," tandasnya.

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

Pemuda Katolik Tolak Program Transmigrasi di Papua

Rabu, 30 Oktober 2024 | 07:45

Akbar Faizal Sindir Makelar Kasus: Nikmati Breakfast Sebelum Namamu Muncul ke Publik

Senin, 28 Oktober 2024 | 07:30

Muncul Petisi Agus Salim Diminta Kembalikan Uang Donasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 02:22

Ketum PITI Sayangkan Haikal Hasan Bikin Gaduh soal Kewajiban Sertifikasi Halal

Kamis, 31 Oktober 2024 | 20:01

Inilah Susunan Dewan Komisaris IPC TPK Baru

Jumat, 01 November 2024 | 01:59

UPDATE

Prabowo Instruksikan GSN Bikin Gerakan Nyata Bantu Rakyat

Minggu, 03 November 2024 | 01:51

Purnomo Yusgiantoro Center Apresiasi Kebijakan Swasembada Energi

Minggu, 03 November 2024 | 01:31

DPR Tinjau Kebocoran Penerimaan Negara di Sektor SDA

Minggu, 03 November 2024 | 01:11

Bakamla Asah Kemampuan di Perairan Teluk Ambon

Minggu, 03 November 2024 | 00:50

Prabowo Ingatkan Anak Buah Menteri Jangan Sering ke Luar Negeri

Minggu, 03 November 2024 | 00:30

Telkom Tingkatkan Kepedulian Karyawan Lewat Program Ayo BerAKSI

Minggu, 03 November 2024 | 00:10

Dari Menteri Hingga Bupati Siap Gunakan Maung

Sabtu, 02 November 2024 | 23:46

Rosan Pastikan GSN Lembaga Non-Politik

Sabtu, 02 November 2024 | 23:15

China Diam-dian Bangun Kapal Induk Misterius, Untuk Apa?

Sabtu, 02 November 2024 | 22:50

Erick Thohir Yakin Target Setoran Dividen BUMN Rp90 Triliun Bakal Tercapai Tahun Ini

Sabtu, 02 November 2024 | 22:30

Selengkapnya