Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Satyo Purwanto: Prestasi Sri Mulyani Cuma Jago Bikin Propaganda Negatif dengan Bahasa "Subsidi" atau "Beban Negara"

JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 | 17:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai menteri yang sering mendapatkan penghargaan internasional, Sri Mulyani dianggap hanya bisa membuat propaganda negatif dengan kata "subsidi" dan "beban negara", dibanding mensejahterakan rakyat.

Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto terkait rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga pernyataan Sri Mulyani bahwa anggaran pensiunan hanya menjadi bebani negara.

Catatan Satyo, propaganda pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM semakin massif. Bahkan dalam menyikapi harga BBM, Menteri Keuangan mendadak seperti Dirut Pertamina yang dapat memastikan Pertalite dan Solar akan habis bulan September dan Oktober.


"Setelah sebelumnya alasan subsidi yang nilainya menyentuh Rp 502 triliun entah dari mana angka itu," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/8).

Satyo mengaku heran dengan berbagai alasan pemerintah saat ini, di mana setelah alasan subsidi, lalu muncul alasan minta dunia naik, hingga alasan APBN jebol akibat dana pensiunan.

Ia juga mempertanyakan mengapa Menkeu tidak menggunakan alasan beban negara untuk bayar utang. Padahal bunganya dipatok lebih tinggi ketimbang negara lain yang juga memiliki utang.

"Lalu mengapa beban negara lainnya yang berupa pembiayaan kereta cepat yang dibangun gak kelar-kelar itu, lalu proyek ambisius pembangunan IKN yang tidak bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat saat ini," jelas Satyo.

Melihat itu, Satyo menilai bahwa Sri Mulyani sebagai Menkeu neoliberal andalan Presiden Joko Widodo yang banyak mendapatkan penghargaan internasional, tetapi prestasinya tidak ada.

"Prestasinya cuma jago membuat propaganda negatif dalam bahasa 'subsidi' atau 'beban negara', sementara kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam pengadaan sandang, pangan dan papan murah hampir tidak terlihat prestasinya oleh Menkeu," tegas Satyo.

Terkait dengan dana pensiunan yang dianggap sebagai beban negara, Satyo menganggap bahwa pernyataan Sri Mulyani menyakitkan para abdi negara yang telah mengabdi puluhan tahun.

"Dan banyak di antara mereka sudah tua renta tidak sanggup lagi bekerja, yang untuk hidup dan berobat mereka hanya mengandalkan uang pensiun setiap bulannya, lalu bagaimana nasib mereka jika kelak uang pensiun tiba-tiba disetop oleh pemerintah?" pungkas Satyo.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya