Berita

Tersangka suap izin tambang, Mardani H. Maming/RMOL

Hukum

Dikonfrontasi, Keterangan Mardani H. Maming di KPK Belum Sesuai dengan Saksi

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 19:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dikonfrontasi, keterangan Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan 2016-2017 Mardani H. Maming dianggap belum sesuai dengan keterangan para saksi saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto menanggapi pemeriksaan hari ini, Kamis (25/8) yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap Maming dan dua orang saksi lainnya.

"Pemanggilan Maming ini nanti Pak Jubir bagaimana hasilnya. Memang kalau ada istilah konfrontasi, berarti ada yang belum sesuai," ujar Karyoto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis petang (25/8).


Karyoto menerangkan, konfrontasi antara Maming dengan saksi-saksi dilakukan karena masih ada keterangan yang belum sesuai antara tersangka Maming dengan para saksi terkait kasus dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Itu (konfrontasi) cara-cara teknis penyidikan menghadapkan pihak-pihak tertentu yang keterangannya belum bersesuaian," pungkas Karyoto.

Kedua saksi yang dipanggil dan diperiksa hari ini, yaitu Mahyuni selaku Asisten II Sekretaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu tahun 2011; dan Mukhlis selaku Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkab Tanah Bumbu tahun 2011.

Sebelumnya, Maming yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini telah diperiksa tim penyidik selama enam jam lebih sejak pukul 09.50 hingga pukul 16.12 WIB.

Saat datang di Gedung Merah Putih KPK hingga keluar setelah diperiksa, Maming bungkam terkait hasil pemeriksaan maupun terkait KPK yang membuka peluang akan menjeratnya dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun perusahaan-perusahaannya dijadikan sebagai tersangka korporasi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya