Berita

Sidang pendahuluan perkara dugaan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/RMOL

Politik

Perdebatan Ketua KPU dan Bawaslu Warnai Sidang Pendahuluan Dugaan Pelanggaran Pendaftaran Parpol

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022 | 13:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sidang pendahuluan perkara dugaan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari.

Sidang yang digelar di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/8), dimulai pada pukul 11.00 WIB.

Akan tetapi, Hasyim yang mewakili KPU RI sebagai pihak Terlapor baru hadir setelah putusan laporan Partai Berkarya dibacakan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, di sidang pendahuluan.


"Di masa persidangan ini, kami sebagai terlapor belum hadir sudah dibacakan. Mohon maaf ya! Tolong penjelasan," keluh Hasyim.

"Boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan putusan pendahuluan itu? Karena begini, kami belum tahu apa yang dimaksud dengan putusan pendahuluan, apa perkaranya, dan substansi putusan itu apa?" sambungnya.

Rahmat Bagja yang bertindak sebagai ketua Majelis Persidangan menjawab protes Hasyim dengan santai.

"Putusan Pendahuluan ini adalah untuk menyatakan bahwa laporan pelanggaran administrasi sudah siap untuk dilanjutkan baik dari segi formil materil," ungkapnya.

Bagja menjelaskan, Bawaslu RI telah memeriksa syarat formil dan materiil dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU RI dalam tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu Serentak 2024 yang berlangsung 1 hingga 14 Agustus 2022.

"Kalau memenuhi syarat maka akan dilanjutkan ke persidangan ajudikasi selanjutnya. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak ditindaklanjuti," jelas Bagja.

Tak sampai di situ, Hasyim kembali meminta penjelasan soal hak KPU RI sebagai pihak Terlapor dalam proses ajudikasi perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Bawaslu RI.

"Izin, maksudnya substansi dari Pelapor itu disampaikan kepada kami itu kapan?" ucap Hasyim.

"Pada hari ini, Pak. Karena hari inilah yang dibacakan untuk lanjut atau tidak," kata Bagja menjawab.

Hasyim kembali menginterupsi, untuk menanyakan materiil perkara yang diajukan parpol yang dinyatakan tidak lengkap dokumen pendaftarannya, sehingga tidak bisa mengikuti tahapan verifikasi administrasi.

"Jadi kami baru bisa dapat materinya hari ini, kalau putusannya lanjut?" tanya Hasyim menegaskan.

"Kalau putusannya lanjut. Kalau tidak lanjut kan Bapak tidak perlu tahu juga," demikian tutup Bagja menjawab.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya