Perry Warjiyo: Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Bukan Hanya Kewajiban Pemerintah

Pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi bukan hanya tugas pemerintah. Setiap warga juga punya kewajiban yang sama untuk bersama-sama bangkit memulihkan ekonomi.

Karena itulah, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) coba merekomendasikan 5 strategi untuk pemulihan perekonomian Indonesia yang lebih kuat pascapandemi. Pertama, penguatan sinergi untuk menjaga stabilitas harga melalui kerja sama antardaerah.

"Kemudian, penguatan sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata. Ketiga, penguatan inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM," papar Ketua Umum ISEI, Perry Warjiyo dalam kegiatan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/8).

Selanjutnya, akselerasi digitalisasi pembayaran, serta mendorong digitalisasi proses bisnis pelaku usaha di daerah termasuk pengembangan start up lokal berbasis teknologi.

"Sedangkan strategi kelima adalah penguatan kebijakan ekonomi dan keuangan hijau," imbuh Gubernur Bank Indonesia itu.

Kegiatan Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional ISEI  2022 mengambil tema ”Peran ISEI Memperkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi yang Inklusif di Era Digital”.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus ISEI di seluruh Nusantara dan mendorong peran aktif ISEI dalam perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi.

Perumusan kelima strategi pokok tersebut sejalan dengan arahan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII. Yaitu, sinergi untuk menjaga suplai dan rantai pokok kebutuhan pokok.

"Ketersediaan bahan pokok khususnya pangan sangat penting dan harus dipastikan, sehingga tidak memunculkan gangguan pasokan," tegas dia.

Kedua, sinergi dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter efektif. Perumusan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas keuangan.

Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan moneter mesti berpijak ke kepentingan nasional dan memerhatikan kepentingan masyarakat.

Ketiga, sinergi untuk memperkuat inovasi dan digitalisasi dalam rangka mewujudkan inklusivitas.

"Inovasi dan digitalisasi harus menjangkau seluruh rakyat serta mampu mendorong pemerataan dan keadilan ekonomi. Jangan menjadi sumber baru terjadinya ketimpangan ekonomi," tutup dia.