Staf Ahli MPR RI, Dina Hidayana/Repro
Pemerintah didorong untuk lebih serius dan bersungguh-sungguh mengembalikan kejayaan agraris dan menempatkan pangan sebagai sumbu atau soko guru pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli MPR RI, Dina Hidayana, dalam acara diskusi virtual bertajuk "Optimisme Mencapai Swasembada Pangan", Rabu (24/8).
Dina mengatakan, isu pangan bukan lagi sekadar pemenuhan perut semata, namun lebih jauh bahwa pangan memiliki peran strategis dan fundamental dalam memperkokoh pertahanan negara.
Bahkan, perang masa kini dan masa depan menempatkan pangan sebagai isu sentral.
"Pasca-Perang Dunia II, paradigma militeristik telah bergeser menjadi modern warfare bukan lagi perang tradisional yang mengandalkan alutsista semata. Kasus Rusia-Ukraina mempertegas bagaimana peran pangan digunakan sebagai senjata atau amunisi sekaligus nilai tawar strategis dalam memenangkan hegemoni atau aliansi," ujar Dina yang saat ini sedang menyelesaikan S3 di Universitas Pertahanan RI.
Lebih lanjut, Ketua Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini menjelaskan, pengalaman sejarah bagaimana perang-perang di masa lalu dan jatuh bangunnya peradaban hingga rezim pemerintahan di masa kini, diperkuat dengan adanya krisis atau kelangkaan pangan.
Dina mengaku sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa perang tidak semata-mata dapat dimenangkan dengan pangan, namun tidak ada perang yang mampu dimenangkan tanpa logistik pangan.
Oleh karena itu, Dina melihat urusan pangan bukan sekadar hidup mati bangsa, namun menyangkut harga diri dan bagian terpenting dalam pertahanan negara. Sebagaimana amanah konstitusi yang mewajibkan negara mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
Dina yang sebelumnya juga merupakan Staf Ahli Fraksi Golkar DPR RI ini meminta pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh mengembalikan kejayaan agraris dan menempatkan pangan sebagai sumbu atau soko guru pembangunan nasional.
"Pangan harus menjadi prioritas, urutan pertama dan utama," tegas Dina.
Dina menerangkan, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang beruntung berada di garis khatulistiwa dengan sumber daya nasional yang lengkap. Mulai dari kekayaan alam melimpah, matahari yang bersinar sepanjang tahun, tanah subur, keragaman topografi, bahan baku hayati dan non hayati, SDM militan dan pekerja keras, dan berbagai keunggulan komparatif lainnya.
Selain itu, Indonesia memiliki lintas maritim, jalur perdagangan internasional yang juga perlu dioptimalkan dalam mendukung rantai pasok pangan nasional yang lebih efektif dan efisien.
"Sudah saatnya Indonesia menanggalkan ketergantungan pada asing di semua sektor, terkhusus untuk hal yang fundamental dan strategis ini, mengingat pangan merupakan kebutuhan mendasar individu," jelas Dina.
Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan optimisme, bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin di dunia dengan menggunakan kekuatan inti sumber daya nasional, yaitu sektor agraris.
Sekalipun menurut data Indeks Ketahanan Pangan Global, peringkat Indonesia turun menjadi 69 dari semula 62 dari total 113 negara dan di Asia Tenggara, peringkat 6 kalah dibandingkan Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia.
"Singapura yang tidak memiliki lahan dan petani justru ranking 1. Ironi bagi negara yang pernah menjadi produsen pangan termasyhur di masa lampau. Bahkan Rusia dan Ukraina menunjukkan bargaining positionnya dan mempengaruhi keberpihakan negara lain dengan menggunakan isu pangan," tutur Dina.
Dengan demikian, menurut Dina, sudah tepat jika Indonesia menggunakan momentum pertikaian para negara adikuasa untuk berbenah memperbaiki sektor pangan.
"Dan pada akhirnya menjadikan pangan sebagai senjata terhandal dalam memenangkan diplomasi dan perang modern masa depan," pungkas Dina.
