Berita

Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Menko Airlangga Beberkan Sebab Kenaikan Biaya Proyek MRT Koridor North-South jadi Rp 26 Triliun

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 16:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South mengalami kendala, sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih untuk penuntasannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

"Saya akan menyampaikan yang terkait dengan Proyek Strategis MRT North-South, tadi dilaporkan ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun," ujar Airlangga dikutip melalui siaran langsung kanalYoutube Sekretariat Presiden.


Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sejumlah sebab teknis yang membuat proyek pembangunan MRT fase kedua tersebut membengkak.

"Ini terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan tidak stabil, dan ini masuk di dalam (kawasan) kota tua," paparnya.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, akibat kondisi lahan tersebut akhirnya perencanaan pembangunan pun ikut berubah.

"Sehingga ini perlu lebih hati-hati secara struktur dan panjang yang (pembangunan MRT koridor) north-south ini 12,3 km, dan seluruhnya masuk di underground," ungkapnya.

Dengan begitu, MRT Koridor North-South yang rencananya akan dibangun di bawah tanah berbeda dengan yang sebelumnya direncanakan pemeirntah.

"(Di mana) 15,7 kilometer (dengan rincian) 5,7 underground dan 10 kilometer elevated," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga memastikan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar titik akhir dari proyek ini diperhatikan secara saksama.

"Karena titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu masih ada masalah lahan, sehingga diminta dipertimbangkan, dicarikan alteratif lain di wilayah Ancol ataupun Marina," ucapnya.

"Dan tentu ini berharap perolehan lahan baik dari Menteri ATR/BPN maupun Gubernur DKI," demikian Airlangga.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya