Berita

Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Menko Airlangga Beberkan Sebab Kenaikan Biaya Proyek MRT Koridor North-South jadi Rp 26 Triliun

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 16:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South mengalami kendala, sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih untuk penuntasannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

"Saya akan menyampaikan yang terkait dengan Proyek Strategis MRT North-South, tadi dilaporkan ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun," ujar Airlangga dikutip melalui siaran langsung kanalYoutube Sekretariat Presiden.


Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sejumlah sebab teknis yang membuat proyek pembangunan MRT fase kedua tersebut membengkak.

"Ini terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan tidak stabil, dan ini masuk di dalam (kawasan) kota tua," paparnya.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, akibat kondisi lahan tersebut akhirnya perencanaan pembangunan pun ikut berubah.

"Sehingga ini perlu lebih hati-hati secara struktur dan panjang yang (pembangunan MRT koridor) north-south ini 12,3 km, dan seluruhnya masuk di underground," ungkapnya.

Dengan begitu, MRT Koridor North-South yang rencananya akan dibangun di bawah tanah berbeda dengan yang sebelumnya direncanakan pemeirntah.

"(Di mana) 15,7 kilometer (dengan rincian) 5,7 underground dan 10 kilometer elevated," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga memastikan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar titik akhir dari proyek ini diperhatikan secara saksama.

"Karena titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu masih ada masalah lahan, sehingga diminta dipertimbangkan, dicarikan alteratif lain di wilayah Ancol ataupun Marina," ucapnya.

"Dan tentu ini berharap perolehan lahan baik dari Menteri ATR/BPN maupun Gubernur DKI," demikian Airlangga.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

LPDP Perkuat Ekosistem Karier Alumni, Gandeng Danantara dan Industri

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:04

RDPU dengan Komisi III DPR, Hotman Paris: Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan Janggal

Kamis, 26 Februari 2026 | 14:02

Kenaikan PT Bikin Partai di DPR Bisa Berguguran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:39

KPK Panggil Ketua KPU Lamteng di Kasus Suap Bupati

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:38

DPR Jadwalkan Pemanggilan Dirut LPDP Sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:30

Great Institute: Ancaman Terbesar Israel Bukan Palestina, Tapi Netanyahu

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:22

KPK Panggil Edi Suharto Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 26 Februari 2026 | 13:06

IHSG Siang Ini Tergelincir, Nyaris Seluruh Sektor Merana

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:51

Rusia Pertimbangkan Kirim Bantuan BBM ke Kuba

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:29

Partai Buruh Bakal Layangkan Gugatan Jika PT Dinaikkan

Kamis, 26 Februari 2026 | 12:27

Selengkapnya