Berita

Anggota komisi III DPR RI Arteria Dahlan/Net

Politik

Arteria Dahlan Minta Sidang Etik Ferdy Sambo Dipercepat

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 16:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J secara resmi telah menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka.

Untuk itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meminta agar sidang komisi kode etik terhadap Ferdy Sambo dipercepat, untuk memutuskan statusnya sebagai anggota Polri yang terjerat pidana.

“Sidang etik profesi dipercepat saja pak,” kata Arteria saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri dan jajaran di Komisi III DPR RI, Rabu (24/8).


Selain itu, Arteria meminta agar polri juga memberikan atensi terhadap beredarnya grafik konsorsium 303 yang menyeret Ferdy Sambo dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

“Ini harus disikapi, direspon. Jangan sampai kita lebih ngotot daripada Polri,” pinta Arteria.

Nasib Ferdy Sambo persis dengan yang dialami oleh Brgjen Prasetijo Utomo yang terjerat kasus dugaan penerimaan suap dalam penerbitan red notice Djoko Tjandra. Prasetijo telah mendapatkan vonis hukuman 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 1/2003, setiap anggota Polri melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1  diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Baik Ferdy Sambo dan Prasetijo Utomo sama-sama melakukan tindak pidana, bahkan Ferdy Sambo melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana mati dan penjara seumur hidup.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya