Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa saat RDP dengan Kapolri/Repro

Politik

Desmond J. Mahesa Heran Ada “Geng-gengan” di Tubuh Polri

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 15:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Banyaknya anggota Polri yang terseret dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Novriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J menyisakan sejumlah pertanyaan.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa merasa heran dengan hal itu. Menurutnya, 97 personel Polri yang diperiksa karena diduga terkait upaya merekayasa atau menutupi penyebab kematian Brigadir J menjadi tanda tanya besar dan seolah ada persoalan serius di tubuh Polri.

"Ini ada apa di institusi sampai yang terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-geng di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutup kasus per kasus. Misalnya, saya selalu diingatkan bagaimana dengan kasus KM50," kata Desmond dalam RDP Komisi III bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).


Desmond juga merasa heran dengan mantan penasihat Kapolri, Fahmi Alamsyah, yang diduga sebagai individu yang ikut menyiapkan skenario narasi penyebab kematian Brigadir J untuk disebarkan ke publik.

"Kok penasihat Kapolri terlibat dalam kasus ini. Kok bisa terlibat. Ini penasihat Kapolri atau penasihat yang bisa dipakai (jasanya) oleh personel Polri yang lain? Itu merusak citra Polri kalau enggak terjawab dengan baik,” sesal Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Belum lagi, muncul diagram “Kaisar Sambo dan Konsorium 303” dan “Diagram Kabareskrim” yang belakangan menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat. Atas dasar itu, Desmond berharap semua itu dapat dibongkar oleh Listyo Sigit.

“Bisa ini muncul diagram yang seolah-olah membalas, ini ada kaya perang di polri, ini dipertanyakan. Saya minta rapat ini terang benderang agar bisa liat proses peradilan fokus kesana. Bisa-bisa yang buat Polri makin terpuruk. Itu tantangan bagaimana jaga marwah insitusi Polri, dan marwah kita sebagai komisi 3,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya