Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Skenario Palsu Ferdy Sambo dkk Terbongkar, Wajar Publik Minta Investigasi Ulang Kasus KM 50

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 09:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Terbongkarnya skenario palsu Irjen Ferdy Sambo dkk atas kasus pembunuhan Brigadir J memantik desakan pengusutan ulang kasus-kasus yang pernah ditangani mantan Kadiv Propam Polri tersebut.

Salah satu yang paling ramai disuarakan publik adalah kasus kematian enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq yang juga dikenal dengan peristiwa KM 50.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, terbongkarnya skenario palsu Sambo dkk terkait pembunuhan ajudannya menjadi preseden buruk yang fatal untuk institusi Polri.


"Masyarakat berkesimpulan 'jangan-jangan banyak perkara yang ditangani kepolisian sarat dengan rekayasa'. Akibatnya, desakan untuk membongkar kejadian yang menimbulkan korban dari masyarakat juga diminta untuk diinvestigasi ulang," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/8).

Selain peristiwa KM 50, kata Satyo, publik juga mulai ramai menyuarakan peristiwa demo besar di depan kantor Bawaslu pada 2019.

Oleh karenanya, Satyo berpandangan bahwa opsi reformasi Polri menjadi sangat mendesak saat ini, termasuk menjadi momentum perbaikan dan revisi UU Kepolisian RI.

"Pembunuhan yang dilakukan jenderal bintang dua polisi adalah fenomena puncak gunung es dari banyak pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh anggota Polri. Lewat Keppres, Presiden mesti menginisiasi dibentuknya lembaga adhoc reformasi Polri dalam merevisi UU 2/2002 tentang Kepolisian RI," pungkas Satyo.

Peristiwa KM 50 terjadi di Tol Jakarta-Sikampek akhir Desember 2020 silam. Saat itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadiv Propam ikut menangani kasus tersebut.

Saat menangani kasus tersebut, Ferdy Sambo mengerahkan sebanyak 30 anggota Tim Propam untuk mengungkap fakta dari perkara yang terjadi pada 6 Desember 2020 itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya