Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu/Net
Otoritas Palestina, termasuk Hamas yang menguasai Jalur Gaza menyambut baik normalisasi hubungan antara Turki dan Israel.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan halitu dalam sebuah wawancara dengan televisi nasional pada Selasa (23/8).
Sambutan baik itu tentu saja akan membantu Ankara untuk lebih mendukung perjuangan Palestina, menurutnya.
"Baik Presiden Palestina (Mahmoud Abbas) dan pihak Hamas ingin hubungan kami dengan Israel dinormalisasi. Mereka juga tahu bahwa berkat dialog ini, kami akan lebih membela perjuangan Palestina," kata Cavusoglu, seperti dikutip dari
AFP, Rabu (24/8).
"Normalisasi hubungan antara Israel dan Turki tidak akan berarti bahwa Ankara akan membuat konsesi atas masalah Palestina," katanya.
"Dialog harus berlanjut, bahkan jika Anda tidak setuju dalam segala hal," tegas Cavusoglu.
Pernyataan Cavusoglu datang ketika Presiden Palestina Mahmud Abbas tiba di ibu kota Turki, Ankara, pada Selasa untuk bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Cavusoglu dan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh melakukan panggilan telepon pada 8 Agustus.
Pekan lalu, Turki dan Israel mengumumkan bahwa mereka akan mengangkat kembali duta besar, empat tahun setelah mereka saling mengusir utusan ketika pasukan Israel membunuh 60 warga Palestina selama protes di perbatasan Gaza terhadap pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
Hubungan antara Israel dan Turki menjadi tegang pada 2010. Sepuluh warga Turki tewas ketika armada yang dipimpin Ankara untuk memecahkan blokade Israel di Jalur Gaza, bentrok dengan pasukan Israel.
Erdogan telah menjadi pendukung vokal perjuangan Palestina sekaligus pengkritik keras Israel. Namun, ia mengubah strategi regional Turki awal tahun ini ketika masalah energi muncul sebagai bidang utama kerja sama.
Sejumlah upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan Turki dan Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Turki pada bulan Maret.
Ini adalah sebuah langkah pertama yang dilakukan oleh pejabat senior Israel sejak 2008.
