Berita

Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan/Ist

Politik

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Sementara, Sara Institute: Ini Lucu

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 06:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Aaggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo diberhentikan untuk sementara terkait kasus yang menjerat anak buahnya dinilai sangat tidak objektif.

"Saya rasa Bapak Benny mencoba menggiring publik seakan-akan Kapolri gagal mengungkap kasus kematian Brigadir J dan meminta Kapolri diberhentikan sementara. Ini jadi lucu," ujar Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/8).

Menurutnya, Kapolri justru seharusnya diapresiasi atas keterbukaan kasus ini.


"Ingat, FS sudah ditetapkan tersangka, begitupun istri dan beberapa ajudanya," kata Wildan.

"Kita juga harus melihat ke belakang prestasi-prestasi Kapolri. Salah satunya serbuan vaksinasi, hingga saat ini Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster," imbuhnya.

Wildan pun mempertanyakan motif di balik permintaan Benny menonaktifkan Kapolri, meski sementara. Ia juga menilai Benny tidak jernih melihat permasalahan.

Apalagi dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Kapolri dinilainya sudah sangat tegas menetapkan FS beserta istrinya dan ajudan-ajudanya sebagai tersangka.

"Belum lagi perwira-perwira Polri, mulai dari jenderal sampai anggota biasa sudah diperiksa oleh timsus/itsus," sebut Widan.

Lebih lanjut, Wildan mengatakan bahwa ada beberapa anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan ditempatkan di tempat Khusus.

"Nah itu bukti nyata ketegasan Bapak kapolri. Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya