Berita

Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan/Ist

Politik

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Sementara, Sara Institute: Ini Lucu

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 06:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Aaggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo diberhentikan untuk sementara terkait kasus yang menjerat anak buahnya dinilai sangat tidak objektif.

"Saya rasa Bapak Benny mencoba menggiring publik seakan-akan Kapolri gagal mengungkap kasus kematian Brigadir J dan meminta Kapolri diberhentikan sementara. Ini jadi lucu," ujar Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/8).

Menurutnya, Kapolri justru seharusnya diapresiasi atas keterbukaan kasus ini.


"Ingat, FS sudah ditetapkan tersangka, begitupun istri dan beberapa ajudanya," kata Wildan.

"Kita juga harus melihat ke belakang prestasi-prestasi Kapolri. Salah satunya serbuan vaksinasi, hingga saat ini Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster," imbuhnya.

Wildan pun mempertanyakan motif di balik permintaan Benny menonaktifkan Kapolri, meski sementara. Ia juga menilai Benny tidak jernih melihat permasalahan.

Apalagi dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Kapolri dinilainya sudah sangat tegas menetapkan FS beserta istrinya dan ajudan-ajudanya sebagai tersangka.

"Belum lagi perwira-perwira Polri, mulai dari jenderal sampai anggota biasa sudah diperiksa oleh timsus/itsus," sebut Widan.

Lebih lanjut, Wildan mengatakan bahwa ada beberapa anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan ditempatkan di tempat Khusus.

"Nah itu bukti nyata ketegasan Bapak kapolri. Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri," pungkasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya