Berita

Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan/Ist

Politik

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Sementara, Sara Institute: Ini Lucu

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 06:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Aaggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo diberhentikan untuk sementara terkait kasus yang menjerat anak buahnya dinilai sangat tidak objektif.

"Saya rasa Bapak Benny mencoba menggiring publik seakan-akan Kapolri gagal mengungkap kasus kematian Brigadir J dan meminta Kapolri diberhentikan sementara. Ini jadi lucu," ujar Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/8).

Menurutnya, Kapolri justru seharusnya diapresiasi atas keterbukaan kasus ini.


"Ingat, FS sudah ditetapkan tersangka, begitupun istri dan beberapa ajudanya," kata Wildan.

"Kita juga harus melihat ke belakang prestasi-prestasi Kapolri. Salah satunya serbuan vaksinasi, hingga saat ini Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster," imbuhnya.

Wildan pun mempertanyakan motif di balik permintaan Benny menonaktifkan Kapolri, meski sementara. Ia juga menilai Benny tidak jernih melihat permasalahan.

Apalagi dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Kapolri dinilainya sudah sangat tegas menetapkan FS beserta istrinya dan ajudan-ajudanya sebagai tersangka.

"Belum lagi perwira-perwira Polri, mulai dari jenderal sampai anggota biasa sudah diperiksa oleh timsus/itsus," sebut Widan.

Lebih lanjut, Wildan mengatakan bahwa ada beberapa anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan ditempatkan di tempat Khusus.

"Nah itu bukti nyata ketegasan Bapak kapolri. Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya