Berita

Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan/Ist

Politik

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Sementara, Sara Institute: Ini Lucu

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 06:10 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Aaggota DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman, yang meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo diberhentikan untuk sementara terkait kasus yang menjerat anak buahnya dinilai sangat tidak objektif.

"Saya rasa Bapak Benny mencoba menggiring publik seakan-akan Kapolri gagal mengungkap kasus kematian Brigadir J dan meminta Kapolri diberhentikan sementara. Ini jadi lucu," ujar Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (25/8).

Menurutnya, Kapolri justru seharusnya diapresiasi atas keterbukaan kasus ini.


"Ingat, FS sudah ditetapkan tersangka, begitupun istri dan beberapa ajudanya," kata Wildan.

"Kita juga harus melihat ke belakang prestasi-prestasi Kapolri. Salah satunya serbuan vaksinasi, hingga saat ini Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster," imbuhnya.

Wildan pun mempertanyakan motif di balik permintaan Benny menonaktifkan Kapolri, meski sementara. Ia juga menilai Benny tidak jernih melihat permasalahan.

Apalagi dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Kapolri dinilainya sudah sangat tegas menetapkan FS beserta istrinya dan ajudan-ajudanya sebagai tersangka.

"Belum lagi perwira-perwira Polri, mulai dari jenderal sampai anggota biasa sudah diperiksa oleh timsus/itsus," sebut Widan.

Lebih lanjut, Wildan mengatakan bahwa ada beberapa anggota Polri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan ditempatkan di tempat Khusus.

"Nah itu bukti nyata ketegasan Bapak kapolri. Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya