Penilaian Demokrat Terhadap Kapolri Tidak Objektif

Pernyataan politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, dalam menilai kinerja Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dianggap tidak objektif.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan, yang menanggapi pernyataan Benny tersebut yang ujungnya meminta Listyo Sigit Prabowo diberhentikan sementara.

"Saya rasa Bapak Benny mencoba menggiring publik seakan-akan Kapolri Gagal mengungkap kasus kematian Brigadir J dan meminta Kapolri diberhentikan sementara. Ini jadi lucu," ujar Wildan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8).

Menurut Wildan, seharusnya Benny mengapresiasi Kapolri atas keterbukaan kasus kejahatan Ferdy Sambo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutarat atau Brigadir J.

"Sekarang kita dari Sara Institute malah curiga dengan Bapak Benny, apa dasar dari pernyataan bapak? Kita juga harus melihat ke belakang prestasi-prestasi Kapolri," sambungnya.

Wildan menuturkan, salah satu prestasi Kapolri selain menuntaskan kasus kejahatan Ferdy Sambo adalah serbuan Vaksinasi yang hingga saat ini masih digencarkan Polri.

"Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster, belum lagi prestasi lainya seperti halnya program Polri Presisi yang dicanangkan Bapak Kapolri," tutur Wildan.

"Kemudian perihal modernisasi Polri, restorastive justice di tubuh Polri dan masih banyak prestasi lainya. Maka kami menilai Fraksi demokrat di DPR tidak objektif meminta Kapolri diberhentikan sementara," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Wildan menjelaskan bahwa sekarang kasus Brigadir J sudah dilakukan secara tegas dengan menetapkan Ferdy Sambo beserta istrinya, ajudan-ajudanya, hingga perwira-perwira Polri mulai dari jendral sampai anggota biasa sudah diperiksa oleh timsus/Itsus.

"Terakhir ada beberapa anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum dan di tempatkan ditempat Khusus. Nah itu bukti nyata ketegasan Bapak Kapolri," tegasnya.

"Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri," demikian Wildan.