Berita

Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun/Ist

Politik

Awas, Kenaikan BBM Subsidi Bisa Bikin Pertumbuhan Ekonomi Lesu Lagi

SELASA, 23 AGUSTUS 2022 | 21:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pertimbangan matang harus benar-benar dilakukan pemerintah sebelum nekat menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Dua jenis BBM ini merupakan kebutuhan masyarakat luas. Jika harganya dinaikkan, maka lonjakan harga barang tak bisa dielakkan. Bahkan dampak lebih luas, pertumbuhan ekonomi yang sedang diperjuangkan bangkit akan kembali lesu.

“Semua pedagang pasti menaikkan harga-harga di pasaran. Pemulihan ekonomi yang baru mulai tumbuh dan berlari otomatis akan melambat dan slow," kata Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun kepada redaksi, Selasa (23/8).


Politisi Nasdem ini menerangkan, daya beli masyarakat saat ini sudah beranjak pulih usai dihantam pandemi Covid-19 sejak awal tahu 2020. Namun jika harga BBM dinaikkan, maka kemerosotan akan kembali terjadi.

Bahkan tidak hanya masyarakat secara langsung, kenaikan harga BBM subsidi dan pemangkasan anggaran subsidi dari pemerintah juga akan berdampak kepada sektor industri.

“Suka atau tidak suka, perusahaan akan mengalami kenaikan beban usaha dan operasional karena naiknya harga BBM. Beban produksi dengan sendirinya akan naik, dan perusahaan pasti membebankan biaya produksi pada harga barang yang dijual ke masyarakat," jelasnya.

Ujung-ujungnya, daya beli masyarakat akan direm dan otomatis pertumbuhan ekonomi melambat.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebelumnya disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pekan ini.

Di sisi lain, Presiden Jokowi yang sadar banyaknya penolakan dari masyarakat mengingatkan kepada jajarannya untuk menghitung ulang  agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati, dihitung dampaknya," demikian kata Presiden Jokowi hari ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya