Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa (kanan) didampingi Sekjen Arwani Thomafi (tengah) saat temui Wakil Majelis Syariah PPP KH Afifuddin Muhadjir Senin malam (22/8)/RMOL
Di tengah desakan mundur dan kontroversi "amplop kiai" menerpa, Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa pada Senin malam (22/8) sowan ke Wakil Ketua Majelis Syariah PPP KH Afifuddin Muhadjir. Pertemuan Suharso didampingi langsung Sekjennya Arwani Thomafi.
Dari keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/8), Suharso mengklarifikasi dan menjelaskan opini publik terkait dengan dirinya.
Di hadapan Wakil Rais Aam PBNU itu, Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat merendahkan Kiai.
"Isi pidato saya itu dipotong dan tidak dimuat dengan utuh," demikian kata Suharso yang disampaikan langsung pada Kiai Afifuddin.
Suharso menjelaskan bahwa sambutan yang ia sampaikan sesungguhnya merespons Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufron, yang saat itu mengatakan jangan sampai PPP mengubah Ketuhanan yang Maha Esa menjadi Keuangan yang Kuasa.
Dalam acara Politik Cerdas dan Beintegritas itu, peserta yang mengikuti adalah pengurus DPP PPP, DPW PPP dan DPC se-Indonesia, offline dan online. Artinya, acara itu digelar internal PPP dan KPK.
Suharso menjelaskan pada Kiai Afifudin bahwa saat di KPK, ia menegaskan bahwa PPP akan ikut mengawal gerakan anti korupsi. Apalagi, pengurus dan pendukung PPP banyak Kiai dari Pondok Pesantren besar.
Di hadapan KPK, Suharso juga menjelaskan bahwa ada salah satu pondok yang tidak mau menerima bantuan dari Pemerintah. Artinya Kiai tidak menuhankan Uang.
"Jadi niat pidato saya sesungguhnya ingin menepis pidato Wakil Ketua KPK Pak Nurul Ghufron, bahwa Kyai Kyai di PPP itu bukan Kyai yang menjadikan Keuangan yang Maha Kuasa," demikian penjelasan Suharso dalam keterangan tertulis itu.
Ia bahkan menceritakan pengalamannya sebagai santri. Dengan demikian, ia mengaku sangat memahami bahwa tradisi santri pada kiai. Bahkan, selama ini Suharso mengatakan gemar bersedekah untuk membantu membangun sarana dan prasarana Pondok Pesantren.
Selain soal kontroversi "amplop kiai", pada Kiai Afifudin, Suharso menjelaskan terkait masalah SK Pengurus DPW dan DPC PPP. Diungkapkan Kepala Bappenas itu bahwa dirinya dalam mengeluarkan SK sudah mekanisme yang diatur dalam partai.
"Saya tanda tangan setelah melalui rapat, paraf dan di tanda tangani sekjen. Jadi tidak benar kalau itu murni dari keinginan dan otoritas saya," kata Suharso Monoarfa.
