Utang dan Defisit Disorot DPR, Ini Kata Sri Mulyani

Pengelolaan defisit keuangan dan utang negara tahun 2021 menjadi sorotan lima fraksi partai di parlemen, yakni PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan PPP.

Dalam catatan fraksi  politik tersebut, pengelolaan defisit dan utang negara di tengah situasi krisis global perlu ditangani lebih serius oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pengelolaan defisit dan utang negara dalam APBN tahun anggaran 2021, pemerintah fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang meliputi reformasi APBN dan reformasi struktrural.

Menkeu menguraikan, reformas APBN yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja yang berfokus pada pelaksanaan program prioritas untuk menjaga kesehatan masyarakat dan sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakselerasi upaya pemulihan, menstimulasi perekonomian dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan serta menjaga momentum pertumbuhan,” kata Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

Menurutnya, kebijakan ini membawa konsekuensi pada peningkatan defisit karena kebutuhan belanja yang cukup besar. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk mengelola dan menjaga tingkat defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman.

Kinerja pelaksanaan APBN 2022 juga dianggap menjadi modal positif menuju konsolidasi fiskal tahun 2023. Defisit APBN tahun anggaran 2022 diperkirakan akan mencapai 3,92 persen terhadap PDB.

"Outlook tersebut menurun signifikan dari target APBN 2022 sebesar 4,85 persen. Hal ini sejalan dengan langkah konsolidasi fiskal pemerintah untuk menurunkan defisit APBN maksimal 3 persen terhadap PDB pada tahun 2023,” tutupnya.