Ekonom Sarankan Pemerintah Contoh Kebijakan Malaysia Sebelum Naikkan BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sepatutnya diimbangi dengan kebijakan menjaga inflasi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, pemerintah perlu berkaca pada kebijakan yang diterapkan tetangga dekat Indonesia, yakni Malaysia soal BBM.

Pasalnya, dia melihat Negeri Jiran tersebut tidak serta-merta menghapuskan subsidi BBM hanya karena imbas ekonomi global yang ikut menghantam kondisi dalam negerinya.

"Malaysia juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama kok, tapi memang di sana terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia," ujar Nailul Hudasaat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/8).

Ekonom yang kerap disapa Huda ini menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah terkait pajak pertambahan nilai atau PPN.

"Seperti relaksasi PPN. Indonesia malah menaikkan PPN-nya dari 10 persen menjadi 11 persen," ungkapnya.

Kaitannya dengan rencana kenaikan harga Pertalite, Huda menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terkait dengan konsumsi masyarakat seharusnya dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah.

Sebabnya, dia tidak bisa memungkiri bahwa akibat harga kebutuhan pokok yang melonjak, maka inflasi akan ikut serta melonjak.

Maka dari itu, magister analisis kebijakan publik Universitas Indonesia ini berharap, kekhawatiran yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo tentang laju inflasi meninggi akibat kenaikan BBM harus dipertimbangan secara matang.

"Maka kalau dari sisi anggaran, untuk menjaga inflasi kenaikan yang ideal adalah 0, alias tidak ada kenaikan harga Pertalite," demikian Huda.