Ketimbang Naikkan Harga BBM, Jokowi Lebih Baik Hentikan Proyek IKN dan Kereta Cepat!

Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada pekan depan. Sebab, kenaikan akan menyengsarakan rakyat di tengah gempuran pascapandemi COVID-19.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta pada Senin (22/8).

“PKS minta Presiden Jokowi tidak menaikan harga BBM bersubsidi. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19,” tegasnya.
 

 
Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS ini juga menyesalkan langkah yang akan diambil Pemerintah hingga harus menaikkan BBM. Pasalnya, pemerintah justru tidak bisa memperioritaskan kebutuhan negara yang mendesak hingga memaksakan proyek mercusuar seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
 
“Yang utama justru adalah upaya penghematan APBN dan menghentikan proyek-proyek yang tidak penting dan mendesak, seperti proyek Ibukota Negara (IKN) baru dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” tegasnya.
 
“Opsi kebijakan yang memihak rakyat tentu lebih penting dibandingkan dengan opsi pembangunan lainnya,” demikian Mulyanto.

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengumumkan tarif baru kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada peka depan.

Dikatakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kenaikan harga BBM subsidi itu berlaku untuk jenis solar dan pertalite.

"Mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ujar Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanudin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (18/7).