Berita

Gedung Pemerintah Thailand, semua jalan menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha ditutup akibat aksi protes Minggu 21 Agustus 2022/Net

Dunia

Demo Tuntut Prayut Chan-o-cha Mundur, Polisi Thailand Tutup Jalan Menuju Kantor PM Selama Empat Hari

SENIN, 22 AGUSTUS 2022 | 07:13 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepolisian Thailand menutup seluruh akses jalan yang menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk semua kendaraan, setidaknya sampai Rabu mendatang. T

indakan tersebut diambil merujuk dugaan polisi yang memperkirakan sejumlah besar pengunjuk rasa akan mendekati Gedung Pemerintah.

Ada empat jalan yang akan ditutup untuk dilintasi kendaraan, menurut pengumuman disampaikan kantor polisi Nang Loeng. Mereka adalah Jalan Phitsanulok, Rama V dan Luk Luang, serta Jalan Ratchadamnoen Nok mulai Minggu (21/8) waktu setempat.


Keempat jalan tersebut melewati atau dekat dengan Government House, yang diperkirakan akan menjadi tujuan para pengunjuk rasa politik.

Bangkok Post
melaporkan, setidaknya ada tiga kelompok yang akan mengadakan kegiatan di tiga lokasi terpisah dengan tujuan yang sama, yaitu menyerukan Prayut untuk mundur karena delapan tahun masa jabatannya akan berakhir pada Selasa.

Konstitusi Thailand membatasi perdana menteri untuk delapan tahun berkuasa. Partai oposisi dan demonstran mengatakan masa jabatannya dimulai pada 24 Agustus 2014, ketika Prayut dilantik sebagai perdana menteri setelah memimpin kudeta militer.

Sementara itu pendukung Prayut berpendapat bahwa perdana menteri masih memiliki empat tahun lagi untuk mengelola negara karena masa jabatannya harus dimulai pada hari ia terpilih sebagai perdana menteri setelah pemilihan umum, yaitu pada Maret 2019.

Prayut sendiri tidak pernah berbicara tentang masalah ini.

Pada hari Minggu, kantornya memposting pesan Facebook yang mengatakan bahwa perdana menteri telah menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Konstitusi dan dia akan menghormati putusan tersebut.

"Perdana menteri telah memperjelas posisinya bahwa satu-satunya wewenang untuk mempertimbangkan masalah ini ada pada Mahkamah Konstitusi," kata pesan itu.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya