Berita

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan/RMOL

Politik

Energy Watch: Subsidi BBM Dikurangi Tepat, Sudah Cukup Kita Bakar Uang di Jalan

MINGGU, 21 AGUSTUS 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Rencana pemerintah mengurangi BBM bersubsidi menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Langkah tersebut dianggap tepat, lantaran selama ini yang menikmati BBM subdisi mayoritas kalangan menengah ke atas.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi langkah berani pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubdisi. Pandangan Mamir, harga minyak mentah dunia saat ini sangat tinggi dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19.

Menurutnya, rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM Subsidi sudah tepat dan tidak terelakkan. Sebab, kebijakan kenaikan itu sebagai dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Mamit kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/8).

Dalam pandangan Mamit, APBN terbakar sia-sia jika pemerintah terus menerus melakukan subsidi. Padahal, ratusan triliun uang negara tersebut bisa dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan rakyat kecil.

Selain itu, Mamit menilai subsidi BBM membuat beban keuangan negara sangat berat karena beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha.

"Melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Sudah cukup saatnya kita membakar uang kita di jalan,” katanya.

“Subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan (pendidikan, kesehatan dsb),” imbuhnya,

Dia menambahkan dengan menaikkan harga BBM subsidi tersebut, akan mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

 "Selain itu, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak,” tutupnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya