Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin/Net

Politik

Wajar KIB Ingin Buat Koalisi Segemuk Mungkin

MINGGU, 21 AGUSTUS 2022 | 09:44 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Koalisi gemuk yang diinginkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan hal yang wajar. Sebab KIB masih butuh dukungan besar dari partai lain.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menanggapi pernyataan politisi PAN yang setuju dengan wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk gabung.

"Saya melihatnya jika KIB ingin memperbanyak atau menambah koalisi dari partai-partai politik yang lain, maka itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun KIB itu butuh support atau dukungan dari partai-partai yang lain," kata Ujang kepada wartawan, Minggu (21/8).


Menurutnya, koalisi besar mempunyai kelebihan dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024. Selain menguntungkan untuk tujuan pemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), koalisi besar juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan ketika kelak koalisi berhasil menang.

"Jadi dalam hal ini koalisi akan diusahakan sebesar mungkin, segemuk mungkin. Sebisa mungkin yang dilakukan KIB," ujarnya.

Selain keuntungan besar dalam koalisi gemuk, tantangan yang muncul juga ada. pertama munculnya banyak pandangan berbeda, sehingga koalisi ditantang untuk bisa menyatukan suara semua partai anggota.

"Minusnya tentu koalisinya gemuk, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak perbedaan. Tentu itu harus disatukan, disamakan," tambah Ujang.

Di satu sisi, semakin besar koalisi juga akan berpengaruh pada kurangnya partai oposisi dalam pemerintahan. Hal ini bisa menganggu mekanisme perimbangan kekuasaan (check and balances).

Padahal mekanisme itu penting untuk mengoreksi serta meluruskan sebuah pemerintahan serta mendorong pertumbuhan ke arah yang lebih baik.

"Tetapi yang harus kita lihat adalah kebutuhan saat ini, ke depan, adalah koalisi gemuk bukan hanya untuk mengamankan 20 persen tiket pilpres, tetapi juga mengamankan pemerintahan ke depan. Dengan koalisi gemuk tentu pemerintahan akan aman. Hanya saja minusnya akan kekurangan oposisi, tidak ada check and balances,” demikian Ujang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya