Jokowi Ditantang Realokasi Anggaran IKN hingga Kereta Cepat agar BBM Batal Naik

Menaikkan bahan bakar minyak (BBM) menjadi satu kebijakan yang bakal segera direalisasikan pemerintah, meski berpotensi menimbulkan sejumlah dampak pada perekonomian dalam negeri.

Saran serta masukkan terkait rencana kebijakan tersebut turut disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda.

Menurut ekonom yang karib disapa Huda ini, sebenarnya pemerintah memiliki opsi selain menaikan harga BBM untuk menyikapi lonjakan harga minyak dunia yang menggoyang ekonomi banyak negara.

"Kita bisa juga merealokasi anggaran tidak produktif pemerintah dan anggaran pertahanan Indonesia yang kita menilai terlalu besar," ujar Huda saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (20/8).

Magister analisis kebijakan publik jebolan Universitas Indonesia ini meramal, jika pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM, khususnya yang bersubsidi seperti Pertalite, maka konsumsi rumah tangga akan terkontraksi, dan juga akan berimbas ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, dia menantang pemerintah yang kini tengah dalam posisi yang serba salah ingin menaikkan harga BBM agar melakukan realokasi sejumlah anggaran yang tidak menjadi prioritas.

"Anggaran untuk infrastruktur bisa juga untuk dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial. Anggaran untuk Food Estate, IKN, ataupun KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) bisa dialihkan ke subsidi," tuturnya.

"Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," demikian Huda.