Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Kandidat PM Inggris Desak G20 Larang Kedatangan Putin ke Indonesia

SABTU, 20 AGUSTUS 2022 | 08:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kandidat Perdana Menteri Inggris, Rushi Sunak, meminta agar G20 tidak mengijinkan Presiden Rusia Vladimir Putin datang ke pertemuan akbar tersebut, sampai Moskow menghentikan operasi militernya di Ukraina.

Juru bicara Sunak mengutip apa yang dikatakan kandidat itu pada Jumat (19/8) waktu Inggris.

"Mitra dan sekutu G20 kami memiliki tanggung jawab bersama untuk menghentikan perilaku menjijikkan Putin. Duduk satu meja dengannya tidak cukup baik ketika dia bertanggung jawab atas anak-anak yang terbunuh di tempat tidur mereka saat mereka tidur," kata juru bicara Sunak, seperti dikutip dari Independent.


"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," lanjutnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, baik Putin maupun Presiden China Xi Jinping telah mengkonfirmasi secara pribadi bahwa mereka akan menghadiri pertemuan puncak kelompok itu di Bali pada bulan November.

"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," tegas jubir Sunak.

Indonesia berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk mengeluarkan Putin dari KTT. Namun, kementerian luar negeri mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan tetap pada posisi tidak memihak dan mengundang semua anggota seperti yang direncanakan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina Volodymir Zelensky, meskipun negaranya bukan anggota klub ekonomi top dunia tersebut.

Sunak adalah salah satu dari dua pesaing yang tersisa dalam perlombaan untuk menjadi perdana menteri baru Inggris, bersama dengan Liz Truss, menteri luar negeri saat ini.

Namun, menurut survei oleh perusahaan jajak pendapat Opinium Research, Truss unggul 22 poin atas Sunak, yang menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Boris Johnson.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Lazismu Kupas Fikih Dam Haji: Daging Jangan Menumpuk di Satu Titik

Jumat, 15 Mei 2026 | 02:12

Telkom Gandeng ZTE Perkuat Pengembangan Infrastruktur Digital

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:51

Menerima Dubes Swedia

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:34

DPD Minta Pergub JKA Dikaji Ulang dan Kedepankan Musyawarah di Aceh

Jumat, 15 Mei 2026 | 01:17

Benarkah Negeri ini Dirusak Pak Amien?

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:42

Pendidikan Tinggi sebagai Arena Mobilitas Vertikal Simbolik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:37

KNMP Diharapkan Mampu Wujudkan Hilirisasi Perikanan

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:22

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Pembangunan SR Masuk Fase Darurat, Ditarget Rampung Juni 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:33

Harga Minyakita Masih Tinggi, Pengangkatan Wamenko Pangan Dinilai Percuma

Kamis, 14 Mei 2026 | 23:18

Selengkapnya