Berita

Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

Kandidat PM Inggris Desak G20 Larang Kedatangan Putin ke Indonesia

SABTU, 20 AGUSTUS 2022 | 08:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kandidat Perdana Menteri Inggris, Rushi Sunak, meminta agar G20 tidak mengijinkan Presiden Rusia Vladimir Putin datang ke pertemuan akbar tersebut, sampai Moskow menghentikan operasi militernya di Ukraina.

Juru bicara Sunak mengutip apa yang dikatakan kandidat itu pada Jumat (19/8) waktu Inggris.

"Mitra dan sekutu G20 kami memiliki tanggung jawab bersama untuk menghentikan perilaku menjijikkan Putin. Duduk satu meja dengannya tidak cukup baik ketika dia bertanggung jawab atas anak-anak yang terbunuh di tempat tidur mereka saat mereka tidur," kata juru bicara Sunak, seperti dikutip dari Independent.


"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," lanjutnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, baik Putin maupun Presiden China Xi Jinping telah mengkonfirmasi secara pribadi bahwa mereka akan menghadiri pertemuan puncak kelompok itu di Bali pada bulan November.

"Kita perlu mengirim pesan yang kuat kepada Putin bahwa dia tidak memiliki kursi di meja kecuali dan sampai dia menghentikan perang ilegalnya di Ukraina," tegas jubir Sunak.

Indonesia berada di bawah tekanan yang cukup besar untuk mengeluarkan Putin dari KTT. Namun, kementerian luar negeri mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka akan tetap pada posisi tidak memihak dan mengundang semua anggota seperti yang direncanakan.

Pada saat yang sama, Indonesia juga mengundang Presiden Ukraina Volodymir Zelensky, meskipun negaranya bukan anggota klub ekonomi top dunia tersebut.

Sunak adalah salah satu dari dua pesaing yang tersisa dalam perlombaan untuk menjadi perdana menteri baru Inggris, bersama dengan Liz Truss, menteri luar negeri saat ini.

Namun, menurut survei oleh perusahaan jajak pendapat Opinium Research, Truss unggul 22 poin atas Sunak, yang menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet Boris Johnson.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya